JATIMTIMES - Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAK APBD-P) 2026 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya di Komisi C DPRD Surabaya mengungkap sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Selain kebutuhan jamban bagi warga miskin, efektivitas pengelolaan sampah, dan pengadaan gerobak sampah, ditemukan pula ketidaksinkronan angka anggaran antara DLH dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat koordinasi yang digelar Selasa (1/9/2026) dipimpin Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan dan dihadiri jajaran pejabat DLH Surabaya.
Baca Juga : P-APBD 2026, Komisi D DPRD Jatim Beri Catatan Kritis Soal Infrastruktur dan Serapan Anggaran
Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati menyoroti adanya perbedaan signifikan dalam penyajian anggaran. Menurutnya, dalam pembahasan di TAPD disebutkan anggaran DLH mengalami pengurangan Rp 24 miliar. Namun, angka yang disampaikan DLH justru menunjukkan penambahan sekitar Rp 190 miliar.
“Di TAPD anggarannya dikurangi Rp 24 miliar untuk DLH, tapi di DLH tadi anggarannya bertambah Rp 190 miliar. Sehingga kita masih butuh penyajian data. Mungkin penyajiannya yang keliru, sehingga kita panggil lagi untuk menyajikan secara lebih tepat,” ujar Aning.
Perbedaan tersebut menjadi perhatian serius karena angka final dibutuhkan Komisi C untuk dilaporkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya.
Ketua Komisi C Eri Irawan menegaskan, sinkronisasi data anggaran harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan pertanyaan dalam pembahasan APBD-P. “Yang kemarin di Banggar itu turun Rp24 miliar. Nah, sekarang di sini dibahas ada kenaikan. Kita ingin ada bahan yang fix, yang terkini, sehingga besok kita bisa laporkan ke Banggar dengan lebih tepat,” kata Eri.
Selain persoalan angka, Komisi C mempertanyakan penganggaran pembangunan jamban yang mencapai sekitar Rp 13 miliar. Aning mengungkapkan, meski Surabaya telah dinyatakan 100 persen Open Defecation Free (ODF), hasil pendataan terbaru masih menemukan 1.487 warga yang membutuhkan jamban.
“Setelah di-DTSEN disurvei ternyata ada 1.487 yang masih butuh jamban sehingga dianggarkanlah Rp 13 miliar. Itu sudah ditutup, padahal dari teman-teman di lapangan masih banyak yang butuh jamban,” ungkapnya.
Kepala DLH Surabaya M. Fikser menjelaskan, data 1.487 warga yang membutuhkan jamban berasal dari DTSEN dan telah diverifikasi bersama kelurahan, kecamatan, serta Dinas Kesehatan.
Baca Juga : Komisi E DPRD Jatim Desak Pencairan Hak 35 Ribu Guru dan Evaluasi Hibah Bermasalah
Pembangunan jamban tersebut, kata dia, ditujukan bagi warga yang memiliki rumah tetapi belum memiliki jamban.
Untuk kebutuhan yang belum tertangani, DLH akan mencari alternatif pembiayaan melalui pihak ketiga, CSR perusahaan, maupun Baznas.
Sementara terkait sampah, Fikser menyebut DLH sedang menyiapkan perubahan desain gerobak sampah agar memiliki kapasitas lebih besar serta pemisahan sampah organik dan anorganik. DLH juga menyiapkan komposter dan perangkat pengolahan sampah di tingkat TPS.
“Ekosistem pemilahan sampah dan pengolahan sampah itu harus terjadi. Tidak putus di sebuah lomba saja, tetapi bisa berkesinambungan,” tegas Fikser.
Ia juga mengungkap kebutuhan anggaran untuk 4.155 personel Satgas DLH yang bekerja di lapangan. Menurutnya, PAK APBD-P banyak diarahkan untuk menambah kebutuhan belanja pegawai, termasuk ASN, non-ASN, PPPK, dan Satgas.
“Kalau Satgas saja satu bulan Rp 17 miliar. Karena ada sekitar 4.000 orang, memang besar nilainya yang harus kita siapkan,” jelasnya.
