JATIMTIMES – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Meski demikian, persetujuan tersebut diberikan dengan menyampaikan delapan catatan dan pertanyaan strategis kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim guna menjamin akuntabilitas serta efisiensi anggaran. Sikap resmi tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Gerindra, Bima Rafsanjani Rafid, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (31/8/2026).
Baca Juga : Tasyakuran Hasil Muktamar NU, Golkar Jatim Dorong Kolaborasi PBNU-Pemerintah
Dalam Raperda yang diajukan Pemprov Jatim, Dana Cadangan Pilgub direncanakan sebesar Rp600 miliar yang akan disisihkan secara bertahap melalui APBD. Rincian alokasinya mencakup Rp275 miliar pada TA 2027, Rp200 miliar pada TA 2028, dan Rp125 miliar pada TA 2029.
"Fraksi Partai Gerindra memahami bahwa kebutuhan pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur relatif besar dan tidak ideal apabila seluruh bebannya diletakkan pada satu tahun anggaran," tegas legislator muda Gerindra itu.
"Namun, pembentukan dana cadangan ini tidak boleh mengurangi kemampuan Pemerintah Provinsi dalam memenuhi pelayanan dasar, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat Jawa Timur," lanjut Bima.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra mempertanyakan dasar kalkulasi angka Rp600 miliar tersebut. Angka ini dinilai jauh di bawah realisasi kebutuhan Pilgub Jatim 2024 yang mencapai Rp1,08 triliun. Pemprov Jatim diminta menjelaskan metode, asumsi inflasi, serta proyeksi kebutuhan riil yang digunakan.
Gerindra juga menyoroti kepastian jadwal Pilkada pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Pemprov diminta menyelaraskan aturan pencairan dan penganggaran agar fleksibel terhadap perubahan regulasi pemilu nasional tanpa perlu melakukan revisi Perda secara berulang.
Mengenai tata kelola, Gerindra menekankan pentingnya transparansi penempatan dana menganggur (idle cash) yang rencananya disimpan dalam bentuk deposito di Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau bank persepsi. Fraksi menuntut kejelasan kriteria pemilihan bank, tingkat imbal hasil (bunga), serta laporan berkala kepada DPRD.
Baca Juga : Harga BBM Pertamax Turbo hingga Dexlite 1 September 2026 Naik, Cek Daftarnya
Selain itu, Gerindra mewanti-wanti potensi risiko pembengkakan anggaran pada tahun pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Raperda. Pemprov Jatim diminta menetapkan batas toleransi kekurangan dana agar pasal tersebut tidak dijadikan celah atas perencanaan awal yang kurang matang.
"Dibutuhkan evaluasi tahunan terhadap kecukupan Dana Cadangan, perkembangan kebutuhan penyelenggara, serta kemampuan fiskal daerah. Langkah ini penting agar keputusan penambahan, pengurangan, atau penghentian dana benar-benar berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Bima.
Fraksi Gerindra berharap Pemprov Jatim memberikan jawaban komprehensif atas delapan catatan strategis tersebut pada agenda tanggapan Gubernur mendatang, guna memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara akuntabel tanpa mengorbankan sektor pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan di Jatim.
