JATIMTIMES - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Eddy Paripurna meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim agar mengantisipasi lonjakan harga pangan jelang Ramadan. Ia mengingatkan agar pengalaman tahun-tahun sebelumnya harus jadi pelajaran.
Eddy Paripurna menyebut, momentum menjelang Ramadan kerap diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok. Sehingga diperlukan langkah antisipatif agar lonjakan harga tidak membebani masyarakat.
Baca Juga : Bupati Malang Ajak HKTI Sejahterakan Petani, Hubungkan ke Pasar Industri
Karena itu, ia menekankan pentingnya peran Pemprov Jatim sebagai pemangku kebijakan daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap laju inflasi. “Kami berharap Pemprov Jawa Timur benar-benar memperhatikan kondisi inflasi. Apalagi menjelang bulan puasa, kebutuhan masyarakat meningkat, ditambah lagi dengan kebutuhan pangan untuk program makan bergizi gratis,” ungkapnya, Rabu (14/1/2026).
Eddy menilai koordinasi lintas sektor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menjadi sangat penting untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan. Salah satunya dengan memperkuat pengawasan dan distribusi pasokan bahan pokok secara merata di seluruh wilayah Jatim.
Ia juga mendorong Pemprov memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar disparitas harga antar wilayah dapat diminimalisir. “Mengoptimalkan cadangan pasokan dan peran Bulog, terutama untuk komoditas strategis seperti beras dan gula,” ucapnya.
Lebih lanjut, anggota Komisi B ini menekankan agar data inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemantauan harga dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) digunakan sebagai dasar kebijakan yang proaktif. Kestabilan harga tidak hanya penting untuk konsumen, tapi juga untuk kepastian usaha pelaku usaha pangan.
“Apalagi ini menjelang Ramadan dan Idulfitri, permintaan masyarakat terhadap bahan pokok biasa meningkat. Karena itu pergerakan harga kebutuhan pokok ini harus dipantau terus, termasuk kemungkinan dampak dari faktor eksternal seperti cuaca dan biaya logistik,” jelasnya.
Baca Juga : Bulog Dapat Suntikan Dana Rp 39,1 Triliun untuk Serap 4 Juta Ton Beras Nasional Sepanjang 2026
Selain itu, menurutnya sinergi dengan dinas terkait dan stakeholder pasar dibutuhkan agar lonjakan harga yang tidak wajar dapat diantisipasi sejak dini. Ia menilai, hal ini penting agar masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah, tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa tekanan harga yang signifikan.
“Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, kita berharap Jawa Timur dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok hingga selepas Idulfitri, sekaligus mendorong ketahanan ekonomi masyarakat di tengah dinamika pasar pangan,” tegas legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Probolinggo-Pasuruan tersebut.
