JATIMTIMES - Tunjangan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam setahun bisa dibilang cukup besar. Dalam setahun diperkirakan mencapai Rp 16,62 miliar pertahun. Hal ini berdasarkan Pergub Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.
Dalam Bab II Tentang Penganggaran di Ayat 2 Pasal 2 secara jelas berbunyi : Penganggaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 0,15 persen dari target pendapatan asli daerah (PAD).
Baca Juga : Mas Dhito: MPP Kabupaten Kediri Jadi Semangat Kebangkitan Pelayanan Publik
Data yang dihimpun media ini target PAD Jatim di Tahun 2025 ini mencapai Rp 17,043 triliun. Dan 0,15 persen untuk biaya operasional kepala daerah beserta wakilnya berkisar sebesar Rp 25,5645 miliar pertahun.
Kemudian juga pada BAB III disebutkan tentang Penggunaan : Pada ayat (2) Biaya Penunjang Operasional (BOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipergunakan oleh Gubernur paling tinggi sebesar 65% dari total Biaya Penunjang Operasional. Kemudian pada ayat (3) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipergunakan oleh Wakil Gubernur paling tinggi sebesar 35% dari total Biaya Penunjang Operasional.
Dari sini Gubernur Jatim Khofifah dalam setahun berarti bisa mendapatkan Rp 16,62 miliar. Dan sisanya Rp 8,94 untuk Wakil Gubernur Jatim.
Dengan besaran Rp 16,62 miliar ini juga setara untuk biaya haji sebanyak 300 orang. Berdasarkan rilis resmi Kemenag biaya haji tahun 2025 ini disepakati Rp 55,4 juta untuk setiap orangnya.
Besarnya tunjangan yang didapat gubernur beserta wakilnya ini mendapat perhatian dari aktivis anti korupsi, Mathur Husairi. "Seharusnya DPRD mempertanyakan penggunaan tunjangan yang fantastis ini ke gubernur dan wagub," ujarnya.
Anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 ini juga mengaku selama menjabat anggota dewan tidak pernah banyak tahu tentang tunjangan besar yang didapat gubernur ini. "Gak pernah muncul terkait tunjangan operasional gubernur. Disembunyikan rapat-rapat, banyak yang gak tahu," tegasnya.
Mathur juga membenarkan adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Yang didalamnya secara terang meminta 0,15 persen jatah tunjangan dari PAD yang didapat. "Di sini lebih rinci," pungkasnya.
Baca Juga : DPRD Jatim Soroti Alih Fungsi Lahan Pertanian: Ini Ibarat Bom Waktu
Senada Aktivis Jatim 98, Lasiono menilai perlu adanya peninjauan ulang terkait Pergub Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.
Menurut Lasiono tunjangan yang besar bagi gubernur ini jelas tidak selaras dengan realitas sosial ekonomi masyarakat. Karena sampai hari ini masyarakat sedang menghadapi tantangan berat.
Karena itu tegas Lasio bila perlu tinjau ulang Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 tahun 2019 tentang biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur. "Karena akan menimbulkan keresahan publik Jatim. Masyarakat Jatim menilai ada unsur ketidakadilan ditengah kesulitan ekonomi masyarakat jatim," tegas dia.
Sementara itu media ini telah berupaya melakukan konfirmasi dengan menemui langsung Kepala Biro Administrasi dan Pimpinan, Pemprov Jatim, Pulung Chausar. Namun Pulung merasa keberatan dan tidak ingin memberikan keterangan. "Nulis yang lain saja," ujarnya saat ditemui di Surabaya.
Pulung yang juga membawahi Bagian Media ini mengaku tidak mengetahui data perihal tunjangan gubernur tersebut. Namun Pulung juga enggan memberi tahu perihal OPD yang menangani tunjangan ini teknisnya berada di mana.
