JATIMTIMES - Sejumlah elemen masyarakat sipil di Kota Surabaya akan menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Rakyat Surabaya Menggugat" di depan Gedung Negara Grahadi pada Senin (15/6/2026) sore. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Massa aksi akan membawa berbagai tuntutan, mulai dari pencabutan Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI hingga persoalan ekonomi dan lingkungan.
Baca Juga : Seminar Nasional di Istana Gebang, Wali Kota Blitar Serukan Pembumian Pancasila dan Ajaran Bung Karno
Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Surabaya, Muhammad Ikhsan Aditya, mengatakan salah satu tuntutan utama adalah pencabutan revisi UU Polri yang dinilai bermasalah.
"Yang pertama soal pencabutan revisi Undang-Undang Polri yang dilakukan secara ugal-ugalan beberapa hari lalu," kata Ikhsan, Senin (15/6/2026).
Selain itu, massa juga mendesak pemerintah mencabut UU TNI Tahun 2025 yang dianggap membuka ruang bagi praktik militerisme dan menghidupkan kembali dwifungsi TNI.
"Yang kedua, pencabutan Undang-Undang TNI tahun 2025 yang memberi karpet bagi praktik militerisme dan dwifungsi TNI, kembalikan TNI ke barak," ujarnya.
Tak hanya menyoroti regulasi, massa aksi demo di Surabaya juga akan mengangkat sejumlah isu ekonomi. Mereka menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), penguatan nilai tukar rupiah, serta penghentian eksploitasi sumber daya alam.
"Lalu hentikan program MBG dan juga Koperasi Merah Putih. Lalu turunkan harga BBM, stabilkan nilai rupiah dan juga hentikan eksploitasi alam," imbuh Ikhsan.
Menurutnya, Grahadi dipilih sebagai lokasi aksi karena berada di kawasan yang strategis dan setiap hari dilalui masyarakat.
"Grahadi itu bagian dari jalan yang rakyat Surabaya memang lumrah melewati jalan itu. Kami berharap bisa menyampaikan aspirasi di gedung bersejarah di depan Grahadi," jelasnya.
Ikhsan menegaskan aksi tersebut terbuka untuk berbagai kalangan, mulai mahasiswa, buruh, pekerja hingga masyarakat umum.
"Aksi ini sebetulnya respons dan bagian dari aspirasi kami, dan mungkin ini sebagai aksi pemantik untuk selanjutnya dilakukan aksi yang lebih besar lagi," tegasnya.
Baca Juga : Salat Tasbih Malam 1 Muharram: Niat, Tata Cara, dan Doa Menyambut Tahun Baru Islam
BEM SI Jatim Siapkan Aksi Terpisah pada 17 Juni
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jawa Timur juga berencana menggelar aksi demonstrasi pada Rabu (17/6/2026).
Koordinator Wilayah BEM SI Jawa Timur, Muhammad Aqomaddin, mengatakan pihaknya masih mematangkan persiapan, termasuk menentukan lokasi aksi.
"Kami rencanakan aksi di tanggal 17 Juni 2026, hari Rabu. Terkait titik lokasinya belum fix, karena kami belum melakukan pengecekan ke lapangan," kata Aqomaddin.
Ia menyebut terdapat lima tuntutan utama yang akan dibawa mahasiswa dalam aksi tersebut. Tuntutan itu meliputi penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, pencabutan UU Polri dan UU TNI, penurunan harga BBM, penolakan terhadap militerisme, serta penguatan nilai tukar rupiah.
"Pertama, hentikan program MBG dan KDMP. Kedua, cabut UU Polri dan UU TNI. Ketiga, turunkan harga BBM. Keempat, tolak militerisme. Kelima, menuntut penguatan rupiah," ujarnya.
Untuk mematangkan persiapan, BEM SI Jawa Timur akan menggelar konsolidasi lanjutan sehari sebelum aksi berlangsung.
"Insyaallah di H-1, tepatnya tanggal 16, kemungkinan kami akan mengadakan konsolidasi lanjutan," pungkas Aqomaddin.
Sebelumnya, aksi dengan tuntutan serupa juga telah digelar di sejumlah kota di Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Demonstrasi mahasiswa tercatat berlangsung di Jakarta dan Solo pada Jumat (12/6), Bandung pada Kamis (11/6), serta Yogyakarta pada Sabtu (13/6), dengan isu yang hampir sama terkait UU Polri, UU TNI, program pemerintah, hingga kondisi ekonomi nasional.
