JATIMTIMES - Pemerintah Kota Blitar mulai memperkuat fondasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan modern melalui Orientasi ASN Pemerintah Kota Blitar Tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Blitar H Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin meminta para ASN baru, khususnya PPPK, tidak sekadar menjadi pelengkap birokrasi, tetapi tampil sebagai penggerak pembangunan menuju Kota Blitar masa depan.

Kegiatan orientasi yang digelar BKPSDM Kota Blitar itu diikuti 193 peserta dari formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Mereka terdiri dari 83 PPPK penuh waktu tahap II, dua PPPK penuh waktu tahun 2024, serta 108 PPPK paruh waktu.

Baca Juga : Pedagang Pasar Gadang Wadul DPRD, Diskopindag Beri Penjelasan

Orientasi dilaksanakan pada 19-21 Mei 2026 melalui metode distance learning atau pembelajaran daring berbasis zoom. Para peserta mendapatkan materi dari sejumlah narasumber strategis di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, mulai dari wali kota, Bapperida, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda, hingga BKPSDM Kota Blitar.

Dalam sambutannya, Mas Ibin menegaskan ASN memiliki posisi penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik dan arah pembangunan daerah. Karena itu, ASN baru diminta segera memahami visi besar Pemerintah Kota Blitar.

“Menjadi ASN, baik penuh waktu maupun paruh waktu, adalah sebuah amanah sekaligus tanggung jawab besar. Saudara bukan lagi sekadar penonton, melainkan bagian penting dari birokrasi yang bertugas melayani dan hadir untuk masyarakat Kota Blitar,” kata Mas Ibin.

Menurut dia, seluruh ASN baru wajib memahami arah pembangunan Kota Blitar yang saat ini bergerak menuju konsep kota masa depan. Visi pembangunan tersebut dirumuskan dalam arah pembangunan “Kota Blitar yang maju, sehat, dan sejahtera menuju kota masa depan”.

Tekankan Smart Governance dan Inovasi

Mas Ibin mengatakan, salah satu fokus utama pembangunan daerah saat ini adalah penguatan smart governance atau tata kelola pemerintahan berbasis digital. Karena itu, ASN dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi dan terbuka terhadap inovasi pelayanan publik.

“Saya minta saudara melek teknologi dan terbuka terhadap inovasi. Kita sedang membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital yang cepat, efektif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan, transformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan sistem, tetapi juga harus ditopang perubahan pola pikir aparatur. ASN baru diminta mampu bekerja cepat, responsif, dan profesional dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Mas Ibin juga menekankan pentingnya budaya kerja kolaboratif di lingkungan pemerintahan. Ia mengingatkan tidak boleh ada sekat ataupun perbedaan kasta antara ASN PNS maupun PPPK.

“Tidak ada perbedaan kasta dalam bekerja. Baik PNS maupun PPPK, semuanya adalah satu tim untuk memajukan Kota Blitar,” tegasnya.

Mas Ibin juga memberikan perhatian khusus kepada PPPK tahap I dan PPPK paruh waktu agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing. Menurutnya, ASN harus memiliki inisiatif dan tidak menunggu perintah dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Segera pelajari tugas pokok dan fungsi di unit kerja masing-masing. Jangan menunggu bola, jemputlah tugas dengan penuh tanggung jawab,” katanya.

Bangun Mentalitas ASN BerAKHLAK

Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Kota Blitar Ika Hadi Wijaya menjelaskan orientasi ASN merupakan tahapan wajib yang harus diikuti PPPK setelah diangkat sesuai ketentuan pemerintah.

Ia mengatakan pelaksanaan orientasi mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“Orientasi ini dimaksudkan untuk membekali PPPK dengan pengetahuan, nilai-nilai, dan etika birokrasi. Melalui orientasi ini diharapkan terwujud ASN BerAKHLAK, yaitu ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif,” jelas Ika.

Baca Juga : DPRD Situbondo Rampungkan Dua Ranperda Strategis, Bahas Kawasan Tanpa Rokok hingga Penataan Desa

Menurut dia, orientasi dirancang agar ASN baru mampu beradaptasi cepat di lingkungan pemerintahan sekaligus memahami posisi strategis ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat persatuan bangsa.

Materi yang diberikan meliputi pengenalan organisasi dan tata kerja pemerintahan, pengenalan jabatan, manajemen kinerja organisasi, penerapan fungsi PPPK di tempat kerja, hingga penguatan integritas ASN.

Selain itu, peserta juga mendapatkan materi tambahan terkait anti korupsi, netralitas ASN, integritas birokrasi, dan tata naskah dinas.

“Fokus utama orientasi ini adalah peningkatan profesionalisme ASN agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Ika Hadi menambahkan seluruh pembiayaan kegiatan ditanggung melalui DPA BKPSDM Kota Blitar Tahun Anggaran 2026. Peserta juga memperoleh fasilitas berupa materi pembelajaran dan sertifikat orientasi.

Disiplin dan Etika ASN Jadi Sorotan

Dalam arahannya, Mas Ibin turut mengingatkan pentingnya disiplin ASN, termasuk etika perilaku di ruang publik maupun media sosial. Menurutnya, citra birokrasi sangat ditentukan sikap aparatur dalam keseharian.

“Jam kerja, etika berpakaian, dan perilaku di media sosial harus mencerminkan martabat seorang ASN,” kata Mas Ibin.

Ia menilai ASN saat ini tidak hanya dituntut cakap secara administratif, tetapi juga harus mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Karena itu, orientasi ASN tidak boleh dipandang sekadar kegiatan formalitas administratif.

“Orientasi ini bukan sekadar formalitas administratif. Kegiatan ini merupakan masa bagi saudara untuk menanamkan pondasi mentalitas BerAKHLAK,” ujarnya.

Mas Ibin berharap seluruh ASN baru mampu menjadi aparatur yang solutif, kreatif, serta memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Saya ingin saudara bangga menjadi bagian dari Kota Blitar, dan Kota Blitar pun bangga memiliki saudara,” tuturnya.

Melalui orientasi tersebut, Pemerintah Kota Blitar berharap penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur dapat berjalan seiring dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik yang saat ini terus didorong pemerintah daerah.

Dengan penguatan karakter ASN BerAKHLAK, disiplin kerja, serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi dan inovasi, ASN baru diharapkan mampu menjadi motor penggerak birokrasi modern sekaligus mendukung terwujudnya Kota Blitar sebagai kota masa depan yang maju, sehat, dan sejahtera.