JATIMTIMES – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memberikan respons cepat terhadap hasil evaluasi mendalam yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD Jatim yang telah merampungkan tugasnya pada 30 April 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono, menegaskan kesiapan eksekutif untuk melakukan penataan ulang dan pembedahan terhadap sejumlah BUMD yang dinilai tidak produktif atau memiliki performa kesehatan yang terganggu.
Baca Juga : Kementan Apresiasi Optimisme Petani Lamongan Tetap Tanam Meski Terancam El Nino
Langkah taktis ini diambil sebagai upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi keuangan provinsi yang sedang mengalami penurunan pendapatan. Adhy Karyono menyebut hasil kerja Pansus sebagai potret akurat yang akan menjadi panduan kerja pemerintah provinsi ke depan.
"Hasil dari kinerja Pansus sangat detail, ya, memotret bagaimana keberadaan dari BUMD kami. Dan memang itu akan bisa menjadikan pegangan buat kami untuk bisa memperbaiki, mengoptimalkan, merestrukturisasi, dan sebagainya," ujar Adhy Karyono.
Salah satu poin krusial adalah penerapan Key Performance Indicator (KPI) yang ketat dan berbasis kinerja nyata. Pemprov Jatim tidak akan segan melakukan tindakan tegas jika jajaran direksi maupun komisaris tidak mampu mencapai target yang telah disepakati. "KPI yang berbasis kinerja. Bahwa semua kinerja dari BUMD harus sesuai dengan KPI yang sudah ditetapkan," tegas Adhy.
Ia juga menambahkan bahwa aspek kesejahteraan direksi akan sangat bergantung pada hasil kerja mereka: "Ya, itu harus sesuai dengan kinerja, KPI-nya, ya. Kita akan tata kembali seperti itu".
Selain masalah kinerja personel, penataan ini juga menyasar BUMD yang memiliki aset melimpah namun minim kontribusi pendapatan. Adhy mengakui adanya anomali di mana besarnya aset tidak berbanding lurus dengan laba yang dihasilkan.
"Asetnya besar tetapi pendapatannya mungkin tidak memadai, tidak worth it, ya. Ada beberapa BUMD seperti itu," imbuhnya.
Baca Juga : Musda BM PAN, Ketua DPD PAN Jember : Sayap Partai Yang Bergengsi
Sebagai bagian dari restrukturisasi, Pemprov Jatim tengah mengkaji pembentukan lembaga atau biro khusus yang memiliki fungsi pemberdayaan dan pengawasan BUMD secara terpusat, serupa dengan model yang diterapkan di DKI Jakarta.
"Bagaimana ada biro atau badan khusus seperti DKI Jakarta, yaitu untuk pemberdayaan BUMD khusus menangani itu supaya kekuatannya juga cukup besar," jelas Adhy.
Restrukturisasi ini juga akan menyentuh aspek manajemen SDM agar lebih profesional dan akuntabel, mulai dari tahap rekrutmen hingga evaluasi tahunan. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi BUMD yang masuk dalam kategori "sakit" agar kembali sehat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Jatim.
"Kita akan menata, akan merevitalisasi, mengoptimalisasi BUMD supaya menjadi lebih baik. Kami menginginkan bahwa sumber pendapatan dari BUMD menjadi optimal. Karena ditambah sekarang kondisi pendapatan kita sedang berkurang, maka pintu masuk sebetulnya pendapatan kami adalah ada di BUMD," pungkasnya.
