JATIMTIMES – Fraksi PKS DPRD Jawa Timur (Jatim) melayangkan kritik keras terhadap rencana penyertaan modal sebesar Rp 300 miliar untuk PT Jamkrida Jatim. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati.
Dalam pernyataannya, Lilik menegaskan bahwa BUMD penjaminan tersebut harus membuktikan terlebih dahulu kinerjanya dalam membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebelum menerima kucuran dana segar dari pemerintah daerah.
Baca Juga : Bapenda Kabupaten Malang Kembali Optimalkan BMW untuk Dekatkan Layanan Perpajakan kepada Masyarakat
Pernyataan ini disampaikan Lilik menanggapi agenda jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna di DPRD Jawa Timur, Senin (9/3/2026) kemarin.
Lilik menilai arah bisnis Jamkrida saat ini masih melenceng dari visi misi awal pendiriannya, di mana penyaluran penjaminan kredit justru lebih banyak dinikmati oleh sektor konsumtif melalui pinjaman multiguna dibandingkan sektor produktif.
“Pandangan PKS kemarin sudah kami sampaikan bahwa Jamkrida secara bisnis masih lebih banyak membantu pinjaman multiguna dibandingkan UMKM. Padahal visi misinya jelas untuk membantu UMKM,” ujar Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur tersebut.
Ia menekankan bahwa Jamkrida seharusnya menjadi solusi bagi UMKM yang kesulitan mengakses pembiayaan perbankan, bukan justru terjebak pada penjaminan yang sifatnya konsumtif.
Persoalan dominasi kredit multiguna menjadi sorotan utama FPKS karena dianggap tidak memberikan dampak signifikan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Lilik menambahkan bahwa sektor UMKM sebenarnya telah teruji memiliki ketahanan ekonomi dan kedisiplinan tinggi dalam pembayaran kredit, bahkan selama masa pandemi COVID-19.
“Kalau memang tujuannya untuk UMKM, maka harus tepat sasaran untuk UMKM. Jangan justru lebih banyak digunakan untuk multiguna yang sifatnya konsumtif. UMKM bahkan terbukti cukup disiplin dalam pembayaran kredit. Karena itu sektor ini harus benar-benar menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain masalah sasaran kredit, Lilik juga mempertanyakan transparansi dasar perhitungan angka Rp300 miliar yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hingga saat ini, DPRD mengaku belum menerima paparan rinci mengenai kajian kelayakan bisnis (feasibility study) yang menjadi landasan pengajuan tambahan modal tersebut.
“Kalau mereka menyampaikan membutuhkan Rp300 miliar, tentu harus jelas perhitungannya seperti apa. Katanya sudah ada uji kelayakan, tapi kami belum mendapatkan data kajian tersebut,” katanya.
Kejelasan perhitungan ini dinilai krusial agar legislatif dapat memastikan bahwa modal daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kecil.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan Pemprov Jatim, PKS meminta pemerintah daerah untuk tidak gegabah dalam memberikan penyertaan modal tanpa adanya evaluasi kinerja yang konkret. Lilik menantang Jamkrida untuk menunjukkan performa yang konsisten dalam mendukung ekonomi kerakyatan sebagai prasyarat mutlak persetujuan anggaran.
"Jamkrida harus menunjukkan dulu bahwa kinerjanya memang berpihak kepada masyarakat kecil sesuai dengan visi misinya. Setelah itu baru kita mempertimbangkan penyertaan modal,” pungkas Lilik Hendarwati.
