JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) benar-benar memberi perhatian serius terhadap dinamika pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terlebih setelah adanya temuan porsi MBG berbelatung di kawasan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi mengingatkan agar seluruh pihak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bisa tetap berpedoman pada SOP penyedian porsi MBG. Tidak terkecuali SPPG Tulusrejo 2 yang baru-baru ini menjadi sorotan karena MBG yang diproduksi terdapat belatung.
Baca Juga : Dinkop-UM: Masih 20 KDKMP di Kabupaten Malang Selesai Dibangun 100 Persen
"Saya kira semuanya (SPPG) ya, termasuk di Tulusrejo. Kalau SOP nya benar-benar dipedomani, tidak akan ada temuan seperti itu. Kalau dapur benar-benar bersih, masa iya ada belatung berkeliaran. Kalau bahan makanan benar-benar bersih kan tentu juga tidak ada temuan seperti itu," ujar Suryadi, Minggu (8/3/2026) siang.
Dirinya memberikan peringatan bahwa program tersebut merupakan program besar yang juga menghabiskan anggaran yang fantastis, sehingga pelaksanaannya agar tak boleh asal-asalan. Sebab, hal itu juga dapat berdampak pada citra Kota Malang.
"Bukan berarti kalau kebijakan di daerah dianggap sepele. Ini program presiden. Tujuannya besar. Jadi, jangan asal-asalan. Dan jangan pertaruhkan keselamatan penerima manfaat. Baik siswa, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia," ujar ketua Fraksi Golkar ini.
Selain MBG yang berbelatung, porsi MBG yang dinilai tak layak juga telah banyak diperbincangkan publik. Tak hanya itu. Beberapa waktu lalu juga sempat ditemukan adanya porsi MBG tak layak karena basi di salah satu sekolah di wilayah Dinoyo.
"Ini sudah ada beberapa temuan, kami sangat tidak ingin bahwa temuan demi temuan ini dinormalisasi dan hanya berujung permohonan maaf serta kalimat evaluasi sebagai formalitas. Ini harusnya menjadi cambuk serius," tandas Suryadi.
Ia juga mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang lebih pro aktif dalam memastikan pelayanan MBG tetap layak. Baik melalui satgas maupun perangkat daerah yang membidanginya.
"Sudah ada satgas, lalu perangkat daerah kan juga ada, sehingga kami mendorong agar izin-izin yang dikeluarkan itu tidak selesai begitu saja, tetap dipantau kelayakannya, bagaimana beroperasinya," pungkas Suryadi.
Baca Juga : Perkuat Hubungan Pemerintah dan Pemuda, Bupati Jember Gelar Bukber
Sementara itu pihak SPPG Tulusrejo 2 Kota Malang menyatakan siap menerima sanksi tegas apabila Satgas dan Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul temuan belatung pada dua menu makanan berbeda, yakni puding stroberi dan macaroni schotel yang sempat memicu kekhawatiran wali murid.
Kepala SPPG Tulusrejo 2 Kota Malang Julfa Hanannmenegaskan pihaknya akan mengikuti seluruh prosedur dan keputusan yang diambil oleh pemerintah maupun BGN terkait evaluasi yang sedang dilakukan.
“Kalau itu memang kebijakannya, ya mau tidak mau kita harus mengikuti prosedur yang sudah ada,” ujar Julfa, Sabtu (7/3/2026).
Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) MBG Pemkot Malang menyatakan akan melakukan evaluasi total terhadap penyedia layanan makanan MBG, termasuk kemungkinan mengeluarkan rekomendasi kepada BGN untuk penjatuhan sanksi.
Menanggapi dua kejadian yang telah terjadi, Julfa mengaku pihaknya langsung meningkatkan pengawasan dan kontrol kualitas di dapur produksi makanan. Ia bahkan mengaku hampir tidak meninggalkan dapur sejak kasus tersebut mencuat.
