JATIMTIMES - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menggelontorkan bantuan dengan total senilai Rp 7.050.325.000 dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk masyarakat Kabupaten Malang. Bantuan itu disalurkan melalui program-program sosial kemasyarakatan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jatim.
Proses penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Restu Novi Widiani, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jatim Budi Sarwoto, Direktur Utama PT. Air Bersih Jatim Joko Triono, serta Bupati Malang HM. Sanusi beserta Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar dan jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
Baca Juga : Momentum K3, MPM Honda Jatim Gencarkan Edukasi Keselamatan Berkendara bagi Ratusan Karyawan
"Untuk total (penyerahan) bantuan di Kabupaten Malang sekitar Rp 7 milliar 50 juta," ungkap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada awak media di Pendapa Agung Kabupaten Malang, Minggu (22/2/2026).
Orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim itu menyampaikan, penyerahan bantuan di Kabupaten Malang meliputi beberapa jenis bantuan. Untuk Dinas Sosial Provinsi Jatim menyerahkan tujuh jenis bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Malang.
Di antaranya Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus) senilai Rp 4.166.000.000 yany diperuntukkan bagi 2.083 keluarga penerima manfaat, di mana setiap penerima mendapatkan Rp 2.000.000 per tahun atau Rp 500.000 per triwulan. Kemudian bantuan untuk Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP) senilai Rp 486.000.000 untuk 135 jiwa yang setiap penerima mendapatkan bantuan senilai Rp 3.600.000 per tahun.
Selanjutnya bantuan KIP Jawara senilai Rp 36.000.000 untuk 12 jiwa yang setiap penerimanya mendapatkan Rp 3.000.000 per tahun. Lalu bantuan KIP PPKS Jawara senilai Rp 24.000.000 untuk 8 jiwa yang setiap penerimanya mendapatkan Rp 3.000.000 per tahun. Kemudian bantuan KIP KPM Jawara senilai Rp 324.000.000 untuk 108 jiwa yang setiap penerimanya mendapatkan Rp 3.000.000 per tahun.
Lalu bantuan permakanan LKSA senilai Rp 251.625.000 untuk 55 jiwa. Terakhir bantuan untuk pilar-pilar sosial yang terdiri dari pendamping PKH Plus, pendamping disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) senilai Rp 478.200.000 untuk 222 jiwa.
Selanjutnya dari DPMD Provinsi Jatim juga menyerahkan bantuan senilai Rp 400.000.000 untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di empat desa yang masing-masing BUMDesa mendapatkan Rp 100.000.000; kemudian bantuan program Desa Berdaya senilai Rp 200.000.000 untuk dua desa yang masing-masing desa mendapatkan Rp 100.000.000; serta bantuan program Jatim Puspa untuk tiga desa dengan nilai total bantuan sebesar Rp 604.500.000.
Terakhir, juga dilakukan pemberian bantuan zakat produktif dari PT. Air Bersih Jatim yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jatim sebesar Rp 25.000.000 untuk 50 jiwa yang masing-masing penerima mendapatkan Rp 500.000. Sehingga, jika dijumlah dari tiga kategori bantuan yang diberikan, Pemprov Jatim menyerahkan bantuan senilai Rp 7.050.325.000.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyerahan bantuan ini merupakan wujud kepedulian dar Pemprov Jatim kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Malang yang membutuhkan dan masuk ke dalam kategori penerima manfaat.
Baca Juga : Demi Takjil Aman Pemkot Malang Siapkan Skema Lokalisasi Pasar Ramadan
"Ini sifatnya bantuan, sifatnya hibah. Harapan kita yang memang sudah mampu membangun kemandirian ekonomi mereka didorong dengan stimulus-stimulus yang kita gerakkan ini yang sifatnya bansos," ujar Khofifah.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Restu Novi Widiani menambahkan, bahwa seluruh bantuan sosial yang diserahkan kepada para penerima manfaat, disalurkan melalui skema transfer dengan dibukakan rekening di Bank Jatim.
Menurut perempuan yang akrab disapa Novi ini menuturkan, bahwa Kabupaten Malang saat ini penduduk miskinnya masih tertinggi di Provinsi Jatim. Hal itu juga disebabkan penduduk Kabupaten Malang secara keseluruhan jumlahnya terbanyak kedua di Provinsi Jatim.
"Memang Kabupaten Malang penduduk miskinnya tertinggi, karena penduduknya juga banyak. Kita sesuaikan dengan data 2024 yang kemiskinan tertinggi. Makanya bansos kita kalau kemiskinannya tinggi, lebih besar (penyerahan bantuan) di sana," tutur Novi.
Pihaknya juga menegaskan, penyerahan berbagai bantuan kepada masyarakat di Provinsi Jatim ini merupakan komitmen dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sejak awal menjabat. Di mana ketika terdapat padat keluarga yang memiliki anggota keluarga lanjut usia dan penyandang disabilitas maka akan mendapatkan prioritas bantuan sosial.
"Sehingga sejak tahun pertama ibu punya Program PKH Plus dan ASPD. Pada titik-titik Kabupaten/Kota, Kabupaten utamanya yang miskin ini banyak, disabilitasnya banyak. Makanya ada bantalan sosial berupa cash by transfer," pungkas Novi.
