JATIMTIMES – Porsi program prioritas hingga perencanaan program jajaran perangkat daerah dievaluasi Wali Kota Batu Nurochman. Hal tersebut menjadi sorotan dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Hotel Aston Inn Batu, Rabu (18/2/2025).
Tak hanya merumuskan rencana awal (ranwal) pembangunan daerah, forum tersebut juga memberikan evaluasi terhadap kinerja birokrasi. Wali Kota Batu Nurochman menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang dianggap menghambat kemajuan daerah dan harus diatasi tahun ini dan mendatang.
Baca Juga : Paint Festival Graha Bangunan Blitar, Diskon Cat TOA hingga 17 Persen Dorong Tren Renovasi Awal Tahun
Salah satu yang paling disorot adalah rendahnya komitmen Satuan Keeja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menerjemahkan visi-misi pembangunan. Pria yang disapa Cak Nur itu mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk program strategis rakyat hanya dipatok sebesar Rp37 miliar. Angka ini justru kalah jauh dibandingkan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) yang menyentuh angka Rp50 miliar.
"Kalau perangkat daerah tidak mampu menerjemahkan visi-misi dan tidak punya komitmen kuat, saya tidak akan segan untuk menurunkan (jabatan) mereka," tegas Cak Nur.
Dirinya menyebut, ada beberapa program strategis yang hingga kini belum terasa akselerasinya. Sebagai contoh, pembangunan Mall UMKM dan optimalisasi Pasar Among Tani. Padahal, pelaku UMKM juga harus mendapat dukungan penuh melalui kebijakan dan anggaran yang terkelola secara profesional.
Menghadapi tantangan tahun 2027, Cak Nur memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti berbagai kajian yang sudah ada. Sehingga, rencana tersebut tidak menjadi dokumen yang sia-sia. Beberapa kajian seperti Sport Center, Spiritual Potential Garden, hingga Mall UMKM harus segera masuk ke tahap Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED).
Perencanaan matang itu juga untuk menentukan beberapa kebutuhan ke depan. Mulai dari skema pembiayaan hingga opsi realisasinya. "Apakah pakai APBD atau perlu ajukan ke APBN dan provinsi, atau kerja sama dengan swasta (KPBU). Semua bisa dilakukan kalau perencanaannya sudah matang dan produknya ada," tuturnya.
Baca Juga : Ilusi Stabilitas Pasar Kerja Jatim: Pengangguran Turun, Pekerja Rentan Membeludak
Persoalan lain yang menjadi rapor merah adalah kebiasaan buruk slow start and panic finish. Cak Nur menyentil pola belanja anggaran yang sangat lamban di awal tahun, namun baru dipacu secara serampangan menjelang tutup buku. Akibatnya, serapan anggaran hingga akhir tahun hanya mampu menyentuh angka 80 persen.
Bagi Cak Nur, kegagalan ini berakar dari budaya kerja yang terlalu normatif dan terjebak pada urusan administratif belaka. Ego sektoral antar perangkat daerah juga dituding menjadi biang keladi tumpang tindihnya program yang akhirnya membuat anggaran terbuang sia-sia tanpa hasil konkret di lapangan.
"Jangan hanya terjebak administrasi. Saya minta sinkronisasi seluruh breakdown visi-misi ini dilakukan dengan serius agar dampak kinerjanya benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Cak Nur.
