Jatim Times Network Logo
Poling Pilkada 2024 Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Poling Pilkada 2024
Pemerintahan

Terkait Penonaktifan Masal BPJS PBI APBN, DPRD Surabaya Minta Dinkes Siapkan Langkah

Penulis : M. Bahrul Marzuki - Editor : Yunan Helmy

13 - Feb - 2026, 20:02

Placeholder
Anggota Komisi D DPRD Surabaya William Wirakusuma

JATIMTIMES – Anggota Komisi D DPRD Surabaya William Wirakusuma menyoroti penonaktifan masal kepesertaan BPJS PBI APBN yang berpotensi berdampak langsung pada masyarakat Kota Surabaya. Ia meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya untuk segera mengambil langkah cepat dan terukur guna memastikan pelayanan kesehatan warga tidak terganggu.

Menurut William, Dinas Kesehatan harus segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap warga Surabaya yang selama ini ditanggung melalui skema PBI APBN. Data yang akurat menjadi dasar penting untuk menentukan langkah lanjutan apabila kepesertaan mereka benar-benar dinonaktifkan.

Baca Juga : Penanganan Jalan Kalipare-Donomulyo Gunakan Sinergi Anggaran APBN-APBD hingga Rp 15 Milliar

“Dinas Kesehatan harus mulai mendata secara detail warga Surabaya yang saat ini terdaftar sebagai penerima PBI APBN. 
Jangan sampai kita tidak siap ketika penonaktifan itu benar-benar terjadi,” tegas William.

Selain itu, ia juga meminta Dinkes untuk mulai mempersiapkan skema pengambilalihan pembayaran iuran bagi penerima PBI APBN melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya. Langkah ini dinilai penting agar kepesertaan warga bisa langsung diaktifkan kembali melalui program Universal Health Coverage (UHC) Kota Surabaya.

“Kita harus pastikan ketika BPJS PBI APBN dinonaktifkan, kepesertaan warga bisa segera diaktifkan kembali dan ditanggung oleh APBD melalui program UHC Kota Surabaya. Jangan sampai ada jeda yang membuat warga kehilangan akses layanan kesehatan,” lanjutnya.

William juga mengingatkan agar tidak ada warga yang tengah menjalani perawatan rutin dan berkelanjutan, seperti kemoterapi, cuci darah, atau pengobatan penyakit kronis lainnya, mengalami penghentian layanan akibat persoalan administrasi kepesertaan.

Baca Juga : Sikapi Penonaktifan PBI, Pemkot Kediri Buka Layanan Reaktivasi dan Layanan Kesehatan Gratis

“Yang paling penting, jangan sampai ada warga yang membutuhkan perawatan rutin seperti kemoterapi menjadi terhenti hanya karena status BPJS-nya dinonaktifkan. Ini menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup mereka,” ujarnya.

 


Topik

Pemerintahan DPRD Surabaya Surabaya BPJS Kesehatan PBI



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Tuban Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

M. Bahrul Marzuki

Editor

Yunan Helmy

Pemerintahan

Artikel terkait di Pemerintahan