JATIMTIMES - Kebebasan pers di Indonesia tengah menghadapi tantangan serius yang bergerak secara senyap. Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 mengungkap temuan mengkhawatirkan, sebanyak 80 persen jurnalis mengaku pernah melakukan swa sensor (self-censorship) dan 72 persen responden menyatakan pernah mengalami sensor dalam kerja jurnalistik mereka.
Fenomena ini memicu lahirnya "tabu baru" dalam praktik pers nasional. Isu-isu yang seharusnya menjadi konsumsi publik kini cenderung dihindari karena adanya tekanan struktural, hukum, maupun ekonomi.
Baca Juga : Spider-Noir Rilis Teaser Perdananya, Berikut Cuplikan Ceritanya!
Temuan yang disusun oleh Yayasan Tifa, Konsorsium Jurnalisme Aman, dan Populix ini menunjukkan bahwa swa sensor bukan lagi sekadar keputusan individu, melainkan sudah menjadi praktik sistemik di dalam ruang redaksi.
Data riset menyebutkan bahwa isu mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi topik yang paling sering disensor dengan presentase mencapai 58 persen, disusul oleh liputan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar 52 persen.
"Alasan utamanya cukup klasik namun menyedihkan, yakni demi menjaga keselamatan pribadi serta menghindari dampak hukum, termasuk ancaman regulasi seperti UU ITE," jelas Project Officer Jurnalisme Aman Yayasan Tifa, Arie Mega, dalam rilis yang diterima JatimTIMES, Jumat (13/2/2025).
Ia menjelaskan adanya pergeseran pola ancaman. Jika dulu intimidasi seringkali berupa kekerasan fisik di lapangan, kini tekanan masuk langsung ke jantung redaksi hingga tingkat manajemen media. Menurutnya, banyak jurnalis membatasi diri bukan karena tidak paham urgensi sebuah isu, melainkan sebagai bentuk pertahanan diri di tengah sistem yang menekan.
Senada dengan itu, Tenaga Ahli Riset IKJ Abdul Manan menilai swa sensor sebagai bentuk menyempitnya ruang kebebasan redaksional. Kondisi ini dianggap lebih berbahaya karena bekerja melalui rasa takut yang tidak terlihat. "Isu-isu tertentu tidak lagi dilarang secara formal, namun secara praktik dihindari untuk meminimalisir risiko sebelum tekanan benar-benar datang," terang Manan.
Tantangan di lapangan pun kian berat. Jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, mengaku mengalami hambatan tidak hanya datang dari sisi internal media, tetapi juga dari narasumber. Banyak pihak kini enggan berbicara secara terbuka (on the record) terkait isu-isu sensitif seperti PSN karena merasa terancam secara struktural. Hal ini berdampak langsung pada kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat.
Baca Juga : Tingkatkan Kompetensi 11 Supeltas Ikuti Pelatihan, Fokus Keterampilan Pengaturan Lalu Lintas
IKJ 2025 yang melibatkan 655 jurnalis di 38 provinsi ini juga mencatat lonjakan angka kekerasan yang cukup signifikan. Sebanyak 67 persen responden mengaku pernah mengalami kekerasan, naik tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 40 persen. Jenis kekerasan yang paling dominan saat ini adalah pelarangan liputan serta pembatasan pemberitaan.
Dikatakan Manan, kondisi ini memperkuat kesimpulan bahwa fondasi perlindungan terhadap jurnalis di Indonesia masih belum kokoh. Ketika pers mulai membungkam diri karena rasa takut, maka hak publik untuk mendapatkan informasi yang utuh dan independen menjadi taruhan utamanya.
"Perlindungan yang lebih sistematis kini mendesak dilakukan agar tidak ada lagi isu yang dianggap tabu demi tegaknya demokrasi," tambahnya.
