JATIMTIMES - Laporan soal dugaan bahan bakar Pertalite bermasalah kembali menyeruak. Sejumlah pengendara motor di Tuban, Bojonegoro, Surabaya, dan Sidoarjo, Jawa Timur, mengaku mengalami gangguan mesin setelah mengisi BBM di beberapa SPBU.
Tak hanya itu. Kabar serupa juga mencuat dari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di sana ditemukan Pertalite yang diduga bercampur air.
Baca Juga : Motor Brebet usai Isi Pertalite, Harisandi DPRD Jatim: Pemprov dan Pertamina Harus Responsif
Menanggapi situasi ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia langsung mengambil langkah cepat. Ia memanggil jajaran utama sektor migas untuk mengusut laporan tersebut secara menyeluruh.
“Begitu saya mendarat, saya langsung panggil dirut Patra Niaga, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) untuk menerima laporan langsung. Sekarang tim saya masih berada di daerah. Setelah ini saya akan rapat dengan mereka di bandara,” kata Bahlil di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (29/10/2025).
Bahlil menegaskan, pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada Pertamina jika terbukti ada pelanggaran dalam distribusi bahan bakar. Namun, ia meminta publik bersabar menunggu hasil penyelidikan resmi yang kini tengah berjalan.
“Kalau terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pertamina, pemerintah akan memberikan sanksi tegas. Tapi semua masih dalam proses. Kita harus cek dulu kebenarannya tentang kualitas minyaknya,” ujarnya.
Menurut Bahlil, proses investigasi ini melibatkan sejumlah lembaga teknis, termasuk Direktorat Jenderal Migas, Lemigas, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga. Mereka bertugas memeriksa secara ilmiah apakah kualitas Pertalite yang beredar di lapangan sesuai dengan standar.
“Ada tim yang sudah saya turunkan. Dirjen Migas, Lemigas, BPH Migas, dan tim dari Pertamina Patra Niaga. Karena minyak yang didistribusikan di SPBU, baik solar maupun bensin, itu di bawah Pertamina Patra Niaga,” jelasnya.
Baca Juga : Dinas PU SDA Kabupaten Malang Fasilitasi Laporan Masyarakat Lewat Aplikasi Terintegrasi
Bahlil memperkirakan, hasil pemeriksaan awal akan diketahui dalam waktu dekat. “Paling tidak saya butuh waktu satu sampai dua hari untuk mengetahui hasilnya. Besok saya juga akan rapat di Jakarta,” ucapnya.
Ketika ditanya soal kemungkinan sabotase, Bahlil menolak berspekulasi. “Kita lihat nanti. Saya belum bisa menyimpulkan apa pun sebelum hasil kajian keluar. Kalau benar terbukti, tentu akan ada sanksi tegas. Tapi kita tidak bisa menduga-duga sebelum semuanya jelas,” pungkasnya.
