JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan alokasi anggaran belanja. Menyusul adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga Rp168 Miliar. Salah satunya, Pemkot merumuskan regulasi untuk mengatur kebijakan efisiensi di tingkat daerah.
Kebijakan efisiensi itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Batu Nomor 911/2483/35.79.504/IX/2025 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026. Wali Kota Batu Nurochman menyampaikan, ada beberapa porsi pengurangan penganggaran yang perlu disesuaikan oleh SKPD.
Baca Juga : Ramai Dibicarakan Usai Kontroversi Trans7, Ternyata Begini Asal-Usul Pesantren di Indonesia
"Sifatnya kegiatan yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas (perjadin), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta penghapusan kegiatan tidak mendesak," jelas Nurochman saat ditemui, belum lama ini.
Rasionalisasi anggaran seperti alokasi studi banding bersifat sementara dan tidak mengorbankan fungsi strategis Aparatur Sipil Negera (ASN). Namun, dikemas dengan metode yang berbeda. Sebagai contoh, efisiensi kegiatan dengan dilakukan secara daring.
Pria yang akrab disapa Cak Nur itu menyebut fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dialokasikan pada tiga sektor penting. Yakni pada sektor pendidikan berupa peningkatan potensi kompetensi guru, rehabilitasi sekolah hingga digitalisasi pembelajaran. Selanjutnya di sektor kesehatan akan mengakomodir penguatan layanan puskesmas hingga penurunan stunting.
"Peningkatan pelayanan pada fasilitas kesehatan (faskes) sudah kami tambahkan secara bertahap di masing-masing pondok bersalin desa (polindes)," tambahnya.
Terakhir, di bidang ekonomi kerakyatan akan menyasar beberapa sektor. Seperti pengembangan UMKM, revitalisasi pasar rakyat hingga program padat karya.
Wali Kota asal Desa Sumberejo itu menambahkan, penyesuaian anggaran juga dilakukan dengan beberapa langkah strategis lainnya. Seperti intensifikasi dan ekstensifikasi data wajib pajak (WP) serta melakukan audit selektif.
Baca Juga : Ratusan Santri Malang Raya Tuntut Trans7 Minta Maaf ke Kiai Secara Langsung
Kebijakan itu diambil untuk memastikan kepatuhan WP dalam membayar pajak. Kemudian, langkah lain yang dilakukan dengan melakukan digitalisasi pelayanan. "Saat ini, kami juga berfokus untuk menciptakan iklim investasi yang positif," tuturnya.
Perangsangan pertumbuhan investasi yang telah dilakukan seperti memberikan insentif fiskal dan pembebasan denda pajak yang dilakukan dua kali dalam setahun. Hal itu diperkuat dengan dukungan pada sektor unggulan, seperti pariwisata, UMKM dan pertanian.
Pihaknya juga melakukan pendataan ulang objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
"Optimalisasi aset dan potensi baru juga terus dilakukan untuk menambah setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti pemasangan gate parkir di kawasan Alun-Alun Kota Wisata Batu hingga regulasi untuk vila dan homestay," imbuh Cak Nur.
