JATIMTIMES - Wali Kota Malang Wahyu Hidayat membuka pelatihan bagi para pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang digelar serentak selama tiga hari oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Malang.
Pelatihan yang berlangsung di MCC (Malang Creative Center) ini diikuti seluruh pengurus koperasi di tingkat kelurahan yang tergabung dalam program Koperasi Merah Putih. Wahyu menyebut, kegiatan tersebut menjadi momen penting karena banyak pengurus yang selama ini masih belum memahami langkah konkret dalam mengelola koperasi.
Baca Juga : Maksimalkan Koneksi Tanpa Batas dengan Booster XL PRIORITAS
“Alhamdulillah Diskopindag melalui Dekopinda sudah menganggarkan selama tiga hari ini pelatihan dengan narasumber yang kompeten. Harapannya setelah pelatihan ini, koperasi bisa beroperasi sesuai dengan ketentuan,” ujar Wahyu, Senin (13/10/2025).
Menurut dia, dalam pelatihan ini para pengurus mendapatkan materi langsung dari berbagai lembaga, termasuk Bank Himbara, Dekopinda, hingga pelaku usaha seperti Pertamina dan sektor air minum. Hal itu dilakukan agar tiap Koperasi Merah Putih di kelurahan mampu menentukan model bisnis sesuai potensi wilayahnya.
“Setiap kelurahan nanti akan berbeda-beda. Tidak hanya koperasi simpan pinjam, tapi bisa juga menjual sembako, air minum, hingga bekerja sama dengan sektor energi. Itu yang akan mereka bahas dalam pelatihan ini,” jelas Wahyu.
Ia menargetkan, setelah pelatihan selesai pada Rabu (15/10/2025), seluruh koperasi sudah siap menjalankan operasionalnya secara mandiri. Termasuk memahami proses rapat, penyaluran dana, dan mekanisme kerja sama dengan lembaga keuangan.
Wahyu menambahkan, dukungan pembiayaan juga telah disiapkan melalui skema pinjaman dengan plafon maksimal Rp3 miliar per koperasi. Namun, besaran pinjaman akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelurahan.
Baca Juga : Paket MBG di SDN 2 Dinoyo Berbau, Wali Kota Malang Minta Pemeriksaan Laboratorium
“Setiap koperasi punya kemampuan dan potensi usaha yang berbeda. Ada yang cukup Rp100 juta, ada yang butuh sampai Rp500 juta. Maksimal memang Rp3 miliar, tapi itu tergantung dari kesiapan mereka,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Malang mendorong penguatan sarana prasarana seperti kantor dan peralatan operasional. “Paling tidak, hari ini mereka sudah mulai menentukan prioritas, apa yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum koperasi berjalan penuh,” tandas Wahyu.
