JATIMTIMES - Tingginya mobilitas penduduk menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Malang dalam mencegah penyebaran HIV. Sebagai kota pendidikan, wisata, dan industri, Malang memiliki pergerakan masyarakat yang cukup tinggi.
Kondisi tersebut mendorong DPRD Kota Malang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memperkuat strategi pencegahan HIV. Upaya tersebut dinilai tidak cukup hanya mengandalkan penanganan terhadap warga yang sudah terdeteksi.
Baca Juga : Imbas Kuota Seragam Gratis Dipangkas, Ratusan Siswa Masih Belum Tercover Anggaran
Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, mengatakan karakter Kota Malang membuat upaya pencegahan perlu dilakukan lebih serius. Terlebih, kota ini menjadi tujuan mahasiswa, wisatawan, pekerja, dan masyarakat dari berbagai daerah.
“Malang ini kota pendidikan, wisata, dan industri. Mobilitasnya tinggi, sehingga pencegahan harus menjadi perhatian,” kata Dito. Keseriusan tersebut juga turut dicantumkan dalam dokumen pendapat fraksi terhadap Perubahan KUA-PPAS APBD Kota Malang tahun 2026.
Dorongan tersebut diperkuat data Dinas Kesehatan Kota Malang. Sepanjang 2026 tercatat 97 kasus baru ODHIV, dengan sekitar 35 persen di antaranya berkaitan dengan kelompok lelaki seks dengan lelaki (LSL).
Pada 2025, tercatat sekitar 300 kasus baru HIV. Data tersebut juga menunjukkan kelompok LSL menjadi salah satu penyumbang kasus yang cukup besar.
Dito menilai data tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap program pencegahan yang selama ini berjalan. Pemerintah diminta tidak menunggu kasus ditemukan sebelum melakukan intervensi.
Menurutnya, sosialisasi dan edukasi kesehatan perlu diperluas, terutama kepada kelompok masyarakat yang berada dalam lingkungan dengan mobilitas tinggi. Langkah pencegahan juga perlu disusun secara terukur dan berkelanjutan. “Harus segera mendapatkan solusi berupa kebijakan, mulai dari sosialisasi hingga tindakan,” tegasnya.
Baca Juga : Imbas Kuota Seragam Gratis Dipangkas, Ratusan Siswa Masih Belum Tercover Anggaran
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita sebelumnya juga menilai persoalan HIV membutuhkan penanganan komprehensif. Ia meminta pemerintah tidak hanya memberikan imbauan, tetapi menyusun program yang mampu mencegah munculnya kasus baru.
“Pelaksanaannya memang harus komprehensif dan tidak bisa hanya sekadar imbauan,” ujar perempuan yang akrab disapa Mia tersebut.
Menurut Mia, edukasi harus menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan. Pemerintah juga perlu mengevaluasi penyebab kasus terus muncul serta menyiapkan langkah mitigasi yang lebih efektif. “Mitigasinya juga harus dipikirkan,” tegasnya.
DPRD berharap karakter Kota Malang sebagai kota dengan mobilitas tinggi tidak justru menjadi celah meningkatnya risiko penularan HIV. Pemerintah diminta menjadikan data kasus sebagai dasar memperkuat pencegahan, bukan sekadar catatan tahunan.
