JATIMTIMES - Munculnya kritik terhadap kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri memunculkan perdebatan baru terkait pola komunikasi pemerintah. Meski Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bergerak cepat memberikan klarifikasi, langkah tersebut dinilai belum serta merta mencerminkan transparansi yang kuat.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Brawijaya (UB), Verdy Firmantoro, menilai respons yang diberikan Seskab Teddy tidak hanya dimaksudkan untuk menjawab kritik, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mengendalikan persepsi publik yang berkembang di ruang digital.

Baca Juga : Kemenag Kota Malang Borong Tiga Penghargaan IKPA Sempurna, Bukti Tata Kelola Anggaran Berkualitas

Terlebih, di era komunikasi politik modern, pemerintah memang berusaha menjaga agar makna suatu kebijakan tidak berkembang tanpa arah. Namun, kecepatan merespons isu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan komunikasi publik.

“Namun dilihat secara komunikasi publik, respons yang cepat tidak otomatis identik dengan transparansi yang kuat. Publik hari ini tidak hanya menilai apa yang dikatakan pemerintah, tetapi juga apa yang tidak dijelaskan,” kata Verdy, Minggu (7/6/2026).

“Klarifikasi yang bersifat defensif berisiko dipersepsikan sebagai strategic justification, bukan public explanation,” tambah Verdy.

Dosen Ilmu Komunikasi UB tersebut menambah, tantangan utama pemerintah saat ini bukan sekadar memberikan klarifikasi ketika kritik muncul, namun bagaimana membangun makna dan pemahaman yang utuh di tengah masyarakat.

Ia melihat pola komunikasi pemerintah selama ini cenderung bersifat reaktif. Penjelasan baru disampaikan saat kritik sudah berkembang, khususnya jika menyangkut kepala negara. Sementara terhadap kritik atas kebijakan publik, respons yang diberikan sering kali datang lebih lambat.

Padahal, lanjut Verdy, komunikasi kepresidenan idealnya dibangun secara berkesinambungan melalui narasi yang telah disiapkan sejak awal, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan dan hasil yang diharapkan dari setiap kebijakan maupun agenda presiden.

“Selama ini komunikasi cenderung reaktif, ada kritik diklarifikasi. Padahal komunikasi kepresidenan seharusnya dibangun sebagai continuity narrative (cerita berkelanjutan). Jadi lawatan luar negeri, misalnya, tidak dijelaskan saat dikritik saja, tetapi sejak awal sudah ada kerangka ekspektasi hasil yang diumumkan,” jelasnya.

Baca Juga : Terganjal IPAL hingga SLHS, Tujuh Dapur MBG Kota Malang Disuspend

Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis dan tidak mudah menerima penjelasan yang hanya berupa narasi panjang. Setiap klaim yang disampaikan pemerintah harus dapat dibuktikan melalui indikator yang jelas, data yang terbuka, serta hasil yang konkret.

Karena itu, pemerintah diharapkan tidak memandang kritik sebagai ancaman terhadap narasi yang telah dibangun. Sebaliknya, kritik perlu dijawab dengan strategi komunikasi yang lebih bijak dan berbasis data agar penjelasan yang diberikan tidak terkesan sekadar pembelaan politik.

“Karena itu, kritik seharusnya dijawab dengan pendekatan yang lebih wise communication strategy, bukan sekadar membantah atau meluruskan, tetapi menempatkan informasi dalam kerangka kebijakan yang lebih besar, berbasis data, dan tidak emosional. Publik pun melihatnya sebagai penjelasan pemerintah, bukan reaksi politik,” tegas Verdy.

Menurutnya, keberhasilan komunikasi pemerintah pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa cepat menjawab kritik, melainkan sejauh mana penjelasan yang diberikan mampu membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.