JATIMTIMES – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Diana Sasa, mengkritik paradigma pembangunan daerah yang dinilai masih cenderung reaktif dalam menghadapi bencana alam. Paradigma tersebut sudah saatnya diubah.
Ia menegaskan bahwa penguatan ketahanan ekologi dan pembenahan tata ruang wilayah harus menjadi prioritas utama sebagai solusi jangka panjang untuk memutus siklus bencana tahunan di Jatim.
Baca Juga : Kemenkop RI Beri Dukungan Pembiayaan Koperasi di Kediri, Perkuat Sektor Poduksi dan Hilirisasi
Desakan strategis tersebut disuarakan Sasa di sela-sela agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Benoa, Bali, 5-7 Juni 2026.
Menurut dia, rentetan bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan ekstrem, hingga krisis akibat perubahan iklim (climate change) yang melanda sejumlah titik di Jatim merupakan hantaman nyata akibat ketidakseimbangan antara masifnya pembangunan fisik dan kapasitas lingkungan.
“Persoalan ekologi memiliki dampak jangka panjang. Karena itu yang dibutuhkan bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menata tata ruang wilayah dengan baik sehingga daerah memiliki daya tahan yang kuat terhadap berbagai risiko di masa depan,” tegas Diana Sasa, Sabtu (6/6/2026).
Membongkar tantangan APBD, ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan ini menggarisbawahi realitas fiskal daerah yang saat ini sedang mengalami tekanan berat. Dalam kondisi ruang belanja fiskal yang terbatas, pemerintah daerah tidak boleh lagi menghamburkan anggaran untuk penanganan pascabencana yang berbiaya mahal akibat kelalaian di sektor hulu.
Baginya, penguatan ketahanan ekologi merupakan salah satu investasi strategis jangka panjang yang layak menjadi prioritas karena berdampak langsung terhadap pengurangan risiko bencana, keberlanjutan sektor pertanian, ketersediaan sumber daya air, serta kualitas lingkungan hidup masyarakat.
“Kondisi fiskal saat ini tidak sedang baik-baik saja. Karena itu setiap anggaran yang tersedia harus digunakan untuk program-program prioritas yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” urai Sasa.
Ia memberikan apresiasi atas kecepatan respons pemerintah daerah dalam melakukan penanganan kedaruratan pascabencana selama ini. Namun, ia menyentil bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh lagi diukur secara sempit hanya dari pertumbuhan ekonomi atau megahnya infrastruktur fisik semata, melainkan dari ketangguhan ekologinya (ecological resilience).
Baca Juga : Perubahan Iklim Kian Nyata, MTsN 2 Kota Malang Perkuat Kesadaran Lingkungan Peserta Didik
Dalam kasus penanganan banjir tahunan misalnya, pola penanganan dinilai tidak akan pernah tuntas jika pemerintah hanya sibuk membagikan bantuan atau memperbaiki tanggul ketika air sudah merendam permukiman warga.
“Pemerintah sudah cukup baik dalam penanganan pascabencana. Namun yang perlu diperkuat adalah bagaimana kita tidak menunggu bencana terjadi. Upaya mitigasi harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pembangunan,” paparnya.
Sebagai solusi makro, pihaknya mendorong adanya integrasi mutlak dalam penyusunan kebijakan pembangunan antara sektor lingkungan hidup, dinas infrastruktur, dan tata ruang wilayah. Keberadaan ruang terbuka hijau serta kawasan resapan air yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan daerah demi generasi mendatang.
“Ketahanan ekologi sangat penting. Dalam penanganan banjir misalnya, kita tidak bisa hanya fokus ketika bencana sudah terjadi. Yang harus diperkuat adalah langkah-langkah pencegahan melalui tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang baik,” pungkasnya.
