JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus meningkatkan upaya deteksi perkembangan anak sejak dini guna meminimalisir dampak risiko disabilitas pada anak. Langkah tersebut turut dilakukan dengan cara mengoptimalkan program Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang atau SDIDTK.

Wakil Bupati (Wabup) Malang Hj. Lathifah Shohib menyebut, program optimalisasi SDIDTK tersebut nantinya bakal turut dilakukan dengan cara penguatan kelembagaan melalui sejumlah pihak terkait.

Baca Juga : Hasil Konfirmasi Polisi Terkait Dugaan Pelecehan Seksual di Sekolah Kepanjen: Keluarga Kukuh Tak Mau Lapor

"Periode usia 0 sampai dengan enam tahun merupakan masa yang sangat krusial dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada fase ini, perkembangan otak anak mencapai sekitar 80 hingga 90 persen kapasitas otak dewasa," ujar Lathifah.

Atas pertimbangan itulah, Lathifah turut berpesan kepada seluruh pihak terkait untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat. Termasuk dalam rangka memberikan stimulasi ketika memasuki masa krusial pertumbuhan dan perkembangan anak.

"Pemberian stimulasi yang tepat serta deteksi dini terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas kesehatan, kemampuan belajar, serta produktivitas anak di masa yang akan datang," tegasnya.

Sebaliknya, disampaikan Lathifah, apabila keterlambatan perkembangan tidak terdeteksi sejak dini, maka kondisi tersebut dapat berdampak pada gangguan perkembangan yang menetap. "Seperti menurunnya kualitas hidup anak, hingga meningkatnya risiko disabilitas," imbuhnya.

Oleh karena itu, diutarakan Lathifah, perhatian terhadap tumbuh kembang anak harus menjadi tanggung jawab bersama. "Sehingga bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga pemerintah dan seluruh elemen masyarakat," tuturnya.

Menurut Lathifah, program SDIDTK tersebut merupakan salah satu upaya komprehensif yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Tujuannya ialah untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, mendeteksi secara dini adanya penyimpangan, hingga memberikan intervensi secara tepat.

"Sehingga dampak gangguan pada tumbuh kembang anak diharapkan dapat dicegah maupun diminimalkan sejak dini," ujarnya.

Lathifah menyebut, pada program SDIDTK tersebut juga turut dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan dasar. Yakni mulai dari puskesmas, posyandu, serta berbagai jejaring pelayanan kesehatan lainnya.

"Implementasi program SDIDTK ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Namun juga diperlukan keterlibatan dari lintas sektor," imbuhnya.

Beberapa sektor yang turut dilibatkan dalam program SDIDTK tersebut, dijabarkan Lathifah, meliputi sektor pendidikan, sosial, lembaga perlindungan anak, hingga lembaga yang bergerak di bidang disabilitas. "Tujuannya agar layanan yang diberikan dapat benar-benar terintegrasi dan menyeluruh," ujarnya.

Guna mengoptimalkan program SDIDTK itulah, Pemkab Malang juga telah menggelar agenda Pertemuan Penguatan Kelembagaan dalam Tatalaksana Gangguan Tumbuh Kembang dan Disabilitas Anak. Kegiatan yang mengusung tema Kolaborasi Kuat untuk Layanan Disabilitas yang Lebih Inklusif tersebut diselenggarakan berkat adanya kerjasama antara Pemkab Malang, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Clinton Health Access Intiative (CHAI).

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang selaku penyelenggara juga turut melibatkan sejumlah pihak terkait. Yakni mulai dari perwakilan Kementerian Kesehatan RI; Tim Kerja Gigi Mulut, Indra dan Penyakit Tidak Menular; Tim Kerja Kesehatan Balita Anak Prasekolah; Yankesga Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan; hingga Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga : Wali Kota Blitar Mas Ibin Pastikan Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Tahun Ini

Pada kesempatan yang sama, sejumlah pihak terkait lainnya mulai dari TP PKK Kabupaten Malang, DWP Kabupaten Malang, BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Fisioterapi Indonesia, Himpaudi, Yayasan Lingkar Sosial, Gerkatin, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Pengurus Daerah Muhammadiyah, Fatayat NU, hingga Muslimat NU Kabupaten Malang juga turut dilibatkan.

Sejumlah pihak terkait itulah yang juga turut menghadiri agenda pertemuan penguatan kelembagaan yang berlangsung di Hotel Atria, Kota Malang, Jawa Timur pada Selasa (12/5/2026). Mulai hari ini, Rabu (13/5/2026), hasil pembahasan dalam pertemuan penguatan kelembagaan tersebut bakal terus ditindaklanjuti oleh Pemkab Malang. 

"Kami juga turut mengapresiasi peran CHAI yang telah memfasilitasi pelatihan terkait SDIDTK, hingga tatalaksana gangguan indera kepada tenaga terkait, termasuk melaksanakan monitoring dan evaluasi," ujar Lathifah.

Di sisi lain, Lathifah juga turut memberikan beberapa catatan. Terutama pada peningkatan monitoring dan evaluasi di lapangan. "Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih perlu terus diperkuat, khususnya dalam aspek koordinasi lintas sektor dan kejelasan peran masing-masing kelembagaan," tuturnya.

Lathifah menyebut, masih perlunya penguatan monitoring di lapangan tersebut juga turut disebabkan karena adanya beberapa tantangan. Di antaranya meliputi belum adanya pembagian peran yang jelas dan tertulis antar perangkat daerah dalam layanan inklusi anak, hingga masih terjadinya tumpang tindih program maupun kekosongan layanan.

Selain itu, belum terintegrasinya koordinasi dan sistem rujukan antar layanan pendidikan, kesehatan, sosial, data anak berkebutuhan khusus yang masih terpisah antar dinas, hingga masih terbatasnya pemahaman bersama terkait konsep dan implementasi layanan inklusi anak juga turut menjadi tantangan di lapangan.

''Oleh karena itu, pada pertemuan yang juga telah dilangsungkan tersebut diharapkan bisa menjadi forum yang sangat strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Malang," imbuhnya.

Lathifah berharap, selain menjadi ruang berbagi praktik baik dalam penyelenggaraan layanan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak, melalui kegiatan yang telah berlangsung tersebut juga diharapkan mampu menghasilkan penguatan sinergi dari sejumlah pihak.

"Sehingga alur penanganan disabilitas anak menjadi lebih terstruktur, berkelanjutan, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak di Kabupaten Malang," pungkasnya.