JATIMTIMES – Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik terus diperkuat. Kali ini, Kementerian Sosial RI bersama Pemkab Gresik mendorong penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih akurat dan tepat sasaran.
Sosialisasi DTSEN tersebut digelar di Gedung Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Senin (30/3/2026), dengan mengusung tema “Kolaborasi Program Prioritas Presiden Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi.”
Baca Juga : RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA MALANG TAHUN 2025
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang disambut jajaran Forkopimda Gresik, kepala OPD, Kepala BPS Gresik, kepala desa/lurah, operator data desa/kelurahan, serta SDM pilar sosial seperti pendamping PKH, TKSK, hingga TAGANA.
Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya integrasi data kemiskinan nasional sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Ia menyebut, mulai 2025, seluruh data kemiskinan akan terpusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk pemeringkatan desil 1 hingga 10.
"Data kemiskinan itu dinamis. Setiap hari bisa berubah. Karena itu, pemutakhiran harus terus dilakukan secara kolaboratif, mulai dari RT, RW, desa, hingga pemerintah daerah," ujarnya.
Ia menekankan, hasil pembaruan data dari daerah akan dikirim ke pusat untuk diolah dan diperbarui setiap tiga bulan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk intervensi nyata pemerintah agar program perlindungan sosial benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Selain melalui jalur formal seperti Musyawarah Desa (Musdes), masyarakat juga diberi ruang untuk berpartisipasi aktif. Jika ditemukan ketidaksesuaian penerima bansos, warga dapat melaporkan melalui berbagai kanal resmi seperti aplikasi Cek Bansos, Command Center Kemensos, maupun layanan WhatsApp.
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Gresik menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data, persentase penduduk miskin turun dari 10,32 persen pada Maret 2024 menjadi 9,95 persen pada Maret 2025, atau setara 131.807 jiwa.
Namun demikian, data riil Pemkab melalui aplikasi Gresik Soya mencatat jumlah yang lebih tinggi, yakni 142.107 jiwa. Sementara berdasarkan SIKS-NG, jumlah penduduk pada desil 1 hingga 4 mencapai 541.714 jiwa.
"Dari jumlah itu, baru sekitar 25,39 persen yang menerima bansos. Artinya masih ada 74,61 persen atau 404.156 jiwa yang belum tersentuh bantuan," jelasnya.
Baca Juga : 45 Link Pengumuman SNBP 2026 Resmi dan Mirror: Cek Hasil Hari Ini Pukul 15.00 WIB
Adapun rincian penerima bantuan saat ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 55.300 KPM, bantuan sembako (BPNT) 82.258 KPM, serta PBI Jaminan Kesehatan sebanyak 610.294 jiwa.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Alif juga memaparkan perkembangan program Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 37 Gresik. Ia menyebut jumlah siswa tetap 75 orang tanpa ada yang mengundurkan diri, serta seluruh orang tua siswa telah menerima bantuan modal usaha sesuai kebutuhan.
"Pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen di Desa Raci Tengah saat ini sudah mencapai 27,36 persen. Kami berharap bisa selesai tepat waktu untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026–2027," ujarnya.
Kunjungan Mensos juga diisi dengan peninjauan langsung aktivitas siswa SRMA 37, penampilan paduan suara pilar sosial, serta dialog bersama pihak sekolah untuk melihat perkembangan program. Selain itu, disalurkan pula bantuan kewirausahaan bagi 75 orang tua siswa dengan total nilai Rp391.853.366.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan data terpadu, pemerintah optimistis upaya pengentasan kemiskinan di Gresik dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
