JATIMTIMES - Kebijakan perjanjian kemitraan strategis atau Board of Partnership (BoP) antara Indonesia dan Amerika Serikat memicu polemik luas di ruang publik dan media sosial. Kesepakatan yang muncul di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan disebut memicu krisis opini publik.
Hal tersebut terungkap dalam riset yang dirilis oleh BeData Technology melalui analisis percakapan media sosial.
Dalam risetnya, BeData mengungkap sejumlah kelompok masyarakat sipil dan lembaga hukum menyoroti beberapa isu penting. Di antaranya dugaan potensi pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 11 UUD 1945, perubahan arah politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal bebas aktif dan non-blok, hingga tudingan bahwa kebijakan tersebut bisa berdampak pada kedaulatan negara.
Analisis tren percakapan di media sosial menunjukkan puncak perdebatan publik terjadi pada 28 Februari 2026.
Adapun peneliti menggunakan metode Weighted Sentiment, yaitu menghitung sentimen percakapan sekaligus memperhitungkan seberapa besar jangkauan tayangan atau view dari setiap unggahan.
Hasilnya menunjukkan pada tanggal tersebut narasi negatif terkait BoP ditonton hingga 1.029.850 kali. Angka ini hampir empat kali lebih besar dibandingkan 1 Maret 2026.
Menariknya, ledakan opini publik ini sebagian besar dipicu oleh satu akun besar di media sosial X.
Akun @regar_op0sisi disebut menyumbang 914.736 views atau sekitar 87,7 persen dari total paparan narasi negatif pada hari itu. Narasi yang disebarkan akun tersebut menggunakan pendekatan populis dan religius yang memicu emosi publik.
Selain itu, beberapa akun lain juga ikut memperkuat narasi kritik, terutama yang menyoroti isu konstitusi dan kedaulatan negara. Beberapa di antaranya adalah:
• @SenopatiDiAnno dengan 49.025 views
• @mesatu_ dengan 28.528 views
Riset juga menemukan bahwa perdebatan sebenarnya sudah mulai muncul sebelum puncak ledakan opini.
Fase awal diskusi terjadi pada 25 Februari 2026, ketika YLBHI merilis kritik terhadap potensi pelanggaran Pasal 11 UUD 1945 terkait perjanjian internasional.
Unggahan tersebut ditonton sekitar 92.310 kali dan menjadi pemicu awal perdebatan yang kemudian berkembang menjadi krisis opini publik.
Penelitian BeData juga menemukan fenomena yang disebut “ilusi mayoritas” dalam percakapan publik di media sosial.
Jika dilihat dari jumlah unggahan, sebenarnya mayoritas percakapan bersifat netral.
Data volume percakapan menunjukkan:
• Netral: 387 cuitan
• Negatif: 285 cuitan
• Positif: 40 cuitan
Namun jika dihitung berdasarkan jumlah tayangan atau eksposur, hasilnya berbeda.
Narasi negatif justru paling banyak dilihat oleh publik. Rinciannya:
• Negatif: 2.051.941 views
• Netral: 1.756.944 views
• Positif: 111.230 views
Artinya, meskipun jumlah unggahan negatif tidak paling banyak, tetapi unggahan tersebut lebih viral dan lebih sering dilihat oleh publik.
Riset BeData ini juga menganalisis kata-kata yang sering muncul dalam percakapan publik.
Pada sentimen negatif, percakapan banyak memuat isu geopolitik seperti BOP, Prabowo, Indonesia, Israel, Trump, Palestina, dan Iran. Narasi ini sering mengaitkan kebijakan BoP dengan konflik Timur Tengah serta isu kedaulatan negara.
Sementara itu, percakapan netral biasanya berasal dari media atau akun penyebar berita yang hanya menyampaikan informasi. Kata-kata yang sering muncul antara lain Presiden, Board of Peace, Perdamaian, dan Gaza.
Sedangkan sentimen positif terhadap kebijakan ini relatif kecil.
Sedangkan kelompok yang mendukung kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki narasi yang kuat atau terstruktur di media sosial. Eksposur narasi positif hanya sekitar 109 ribu tayangan, jauh di bawah sentimen negatif.
Berdasarkan hasil analisis tersebut, BeData menyarankan pemerintah melakukan langkah komunikasi yang lebih aktif. Beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain, mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan informasi yang beredar.
Tak hanya itu, BeData juga menyarankan agar pemerintah melibatkan akademisi dan pakar hukum tata negara serta memberikan penjelasan terkait isu kedaulatan dan konstitusi yang menjadi perhatian publik. Langkah tersebut dinilai penting agar perdebatan publik tidak terus didominasi oleh narasi negatif di media sosial.
