JATIMTIMES – Persoalan pemenuhan hak karyawan PT Panca Mitra Multiperdana (PT PMMP Tbk) di Kabupaten Situbondo yang tak kunjung tuntas mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD Situbondo. Untuk mencari kejelasan dan kepastian hukum, Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, Selasa (10/2/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, M Faisol. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam mengawal dan melindungi hak-hak tenaga kerja Situbondo, khususnya yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar.
Baca Juga : Panas! Trenggono vs Purbaya Saling Balas Soal Anggaran Kapal KKP, Publik Dibuat Bingung
Menurut Faisol, secara umum tujuan mendatangi Disnakertrans Provinsi Jawa Timur adalah untuk membawa aspirasi dan keluhan tenaga kerja di Kabupaten Situbondo agar memperoleh kepastian, keadilan, serta perlindungan hukum yang jelas dari pemerintah provinsi.
"Namun secara khusus, kami ingin memastikan pengawasan yang dilakukan Disnakertrans Provinsi Jatim terhadap PT PMMP benar-benar berjalan tegas. Sebab sejak pengawasan dilakukan pada tahun 2024 hingga sekarang, PT PMMP belum juga menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap hak karyawan," ujar Faisol saat dikonfirmasi, Rabu (11/2/2026) diruang Komisi IV DPRD setempat.
Faisol menekankan bahwa pihaknya mendesak PT PMMP agar segera membuat surat pernyataan resmi bermaterai. Surat tersebut harus memuat komitmen perusahaan untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada karyawan dalam jangka waktu yang jelas dan terukur.
"Selama ini hanya lisan, katanya akan diselesaikan bulan April. Tapi tidak ada berita acara, tidak ada hitam di atas putih. Karena itu kami datang ke Disnakertrans Provinsi Jatim untuk mendesak agar PT PMMP membuat pernyataan resmi bermaterai, kapan realisasi penyelesaian tanggung jawab mereka," ungkapnya.
Ia menambahkan, persoalan hak karyawan PT PMMP bukan hanya menyangkut gaji, tetapi juga mencakup hak-hak lain seperti BPJS Ketenagakerjaan yang hingga kini masih menjadi keluhan para eks karyawan.
Faisol mengungkapkan, hingga saat ini Komisi IV DPRD Situbondo masih menerima aduan dari eks karyawan PT PMMP terkait keterlambatan pembayaran gaji, meskipun perusahaan melakukan pembayaran secara dicicil.
"Kami melihat belum ada ketegasan dari pengawas Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dalam menyikapi persoalan ini. Padahal ini sudah berlangsung cukup lama dan merugikan banyak tenaga kerja," ujarnya.
Selain mendorong peran Disnakertrans Provinsi Jatim, Komisi IV DPRD Situbondo juga meminta Disnaker Kabupaten Situbondo untuk memberikan teguran keras kepada PT PMMP agar segera menyelesaikan seluruh kewajibannya.
Faisol juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 lalu, dalam rapat gabungan dengan berbagai pihak, sempat muncul opsi ekstrem berupa pailit atau menyatakan PT PMMP bangkrut jika perusahaan benar-benar tidak mampu menyelesaikan tanggung jawabnya kepada karyawan. Namun opsi tersebut dijadikan langkah terakhir setelah PT PMMP menyatakan kesediaannya untuk mencicil pembayaran.
Baca Juga : RT Berkelas Sedot Rp200 Miliar Lebih, Komisi C Minta Pengawasan Ekstra Ketat
"Masalahnya sampai sekarang tidak ada surat pernyataan bermaterai yang bisa menjadi pegangan bagi eks karyawan. Tidak ada kepastian tanggal, bulan, dan tahun 2026 kapan semua hak itu diselesaikan, termasuk sanksi apa yang akan diberikan jika PT PMMP ingkar," jelas Faisol.
Ia menegaskan, Komisi IV DPRD Situbondo akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Menurutnya, pemenuhan hak tenaga kerja merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar oleh perusahaan mana pun.
"Intinya, kami di Komisi IV DPRD Situbondo akan terus memastikan hak tenaga kerja Situbondo dipenuhi. Bukan hanya di PT PMMP, tetapi juga di semua perusahaan dan tempat usaha lainnya," tegasnya.
Dari hasil kunjungan kerja tersebut, Komisi IV DPRD Situbondo juga mendapatkan komitmen langsung dari Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. Pihak Disnakertrans memastikan akan segera mengutus petugas pengawas ketenagakerjaan, baik dari unsur kepala seksi (kasi) maupun kepala bidang (kabid), untuk meninjau langsung ke PT PMMP di Situbondo.
Menurut Faisol, peninjauan lapangan ini penting agar pemerintah provinsi memperoleh gambaran faktual dan utuh terkait kondisi perusahaan serta realisasi pemenuhan hak-hak karyawan. Dengan turun langsung ke lapangan, Disnakertrans Jatim diharapkan tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga melihat langsung situasi di internal perusahaan.
"Disnakertrans Provinsi Jatim menyampaikan kepada kami akan segera menurunkan petugasnya ke PT PMMP. Ini langkah positif, karena persoalan ini harus segera diselesaikan, tidak bisa terus dibiarkan berlarut-larut," kata Faisol.
Ia menambahkan, Komisi IV DPRD Situbondo berharap kehadiran petugas dari Disnakertrans Provinsi Jawa Timur mampu mempercepat penyelesaian persoalan serta menghasilkan keputusan tegas yang berpihak pada perlindungan hak tenaga kerja.
