JATIMTIMES - Persoalan Anak Putus Sekolah di Kota Malang atau APS masih menjadi perhatian serius pihak legislatif. Meski belum sepenuhnya tuntas, tren APS dinilai terus menunjukkan penurunan signifikan dari tahun ke tahun.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, menyampaikan bahwa berdasarkan data sejak 2023 hingga proyeksi 2026, jumlah APS terus berhasil ditekan. Dari angka awal yang sempat menyentuh kisaran 5.000 anak, pada 2024 turun menjadi sekitar 3.000 anak.
Baca Juga : Jaring Ketua PAC, PDIP Surabaya Buka Lebar Kesempatan Bagi Anak Muda
“Di tahun 2025 kita tekan lagi hingga hampir 2.000 anak. Data terakhir menuju 2026, jumlah APS sudah di bawah 2.000, tepatnya sekitar 1.700 anak,” ujar Suryadi.
Menurutnya, Komisi D DPRD Kota Malang bersama Dinas Pendidikan telah melakukan pemotretan secara menyeluruh terhadap berbagai faktor penyebab anak putus sekolah. Hasilnya, ditemukan beragam latar belakang yang cukup kompleks.
Salah satu faktor terbesar adalah anak yang memang tidak mau melanjutkan sekolah. Angkanya mencapai lebih dari 150 anak. Suryadi menegaskan, kategori ini berbeda dengan anak yang tidak bersekolah karena keterbatasan biaya.
“Kalau karena tidak ada biaya, justru angkanya relatif kecil, sekitar 30-an anak,” jelasnya.
Selain itu, terdapat pula anak yang putus sekolah karena jarak sekolah yang jauh dari rumah, meski jumlahnya sangat kecil, hanya sekitar 4 hingga 5 anak. Faktor lain yang juga muncul adalah anak yang merasa pendidikan yang dimiliki sudah cukup, dengan angka sekitar 20 anak.
Kemudian, alasan menikah atau mengurus rumah tangga tercatat di bawah 20 anak. Sementara kasus perundungan atau kekerasan di sekolah masih ditemukan, meski jumlahnya di bawah 10 anak.
Yang cukup menonjol, kata Suryadi, adalah faktor ekonomi non-biaya, yakni anak yang memilih bekerja. Dalam potretan terakhir, jumlahnya mencapai sekitar 450 anak. Selain itu, pengaruh lingkungan atau teman sebaya juga ada, meski angkanya di bawah 10 anak.
“Bahkan masih ada anak yang beranggapan sekolah itu tidak penting, meski jumlahnya di bawah lima anak,” ungkapnya.
Baca Juga : Padat Pengunjung di Akhir Pekan, 62 Anak Dilaporkan Hilang di Alun-Alun Kota Malang
Suryadi juga menegaskan bahwa beberapa faktor kini sudah berhasil ditekan hingga nol persen. Di antaranya alasan tidak memiliki seragam sekolah dan tidak memiliki akta kelahiran, karena seluruhnya telah difasilitasi oleh pemerintah.
Sementara untuk faktor kesehatan atau disabilitas, jumlahnya tercatat di bawah 30 anak. Adapun alasan lainnya yang tidak terklasifikasi secara khusus berada di kisaran 200 anak.
“Dengan potret seperti ini, wajar kalau kami terus menekan angka APS. Ini menggelitik, karena Kota Malang sudah mendeklarasikan diri sebagai Kota Pendidikan, tapi masih ada anak yang putus sekolah,” tegas Suryadi.
Ia pun optimistis, angka APS di Kota Malang akan terus menurun secara signifikan. Bahkan, pada 2026 ditargetkan bisa ditekan hingga di bawah 1.000 anak.
Optimisme tersebut salah satunya ditopang dengan kehadiran Sekolah Rakyat di jenjang SD dan SMP. Program ini dinilai mampu membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Sekolah rakyat ini harus kita genjot. Tidak boleh ada sekat, bahwa yang bisa sekolah hanya yang mampu. Yang tidak mampu, setengah mampu, semuanya harus bisa merasakan pendidikan di Kota Malang,” pungkasnya.
