Jejak "Kudeta" Parpol, Demokrat Disebut yang Pertama Terjadi di Indonesia | Tuban TIMES

Jejak "Kudeta" Parpol, Demokrat Disebut yang Pertama Terjadi di Indonesia

Mar 07, 2021 13:03
Ilustrasi (IST)
Ilustrasi (IST)

INDONESIATIMES - Ramainya jagad perpolitikan Indonesia terkait kudeta Partai Demokrat, merupakan rangkaian sejarah yang berulang.

Pasalnya, peristiwa itu bukan merupakan barang baru di dunia perpolitikan Indonesia.

Baca Juga : Pengurus DPC Partai Demokrat Lumajang Nyatakan Sikap Setia Kepada AHY

Kita ketahui, 1996 peristiwa kudeta parpol pernah terjadi di tubuh PDI. Antara kubu Megawati Soekarnoputri melawan Soerjadi. Di mana, peristiwa yang sama dengan Partai Demokrat yaitu Kongres Luar Biasa (KLB) PDI digelar, 22 Juni 1996.

Hasilnya, Megawati dilengserkan dari Ketua Umum PDI digantikan Soerjadi yang disebut-sebut "boneka" rezim Soeharto kala itu.

Tak berhenti di situ, kudeta PDI pun melahirkan jejak konflik mencekam. Kudatuli (Kerusuhan Dua Tujuh Juli) pecah. Berlangsung selama 1,5 jam, kerusuhan di Jalan Diponegoro mengakibatkan 5 orang tewas, 149 luka, dan 23 dinyatakan hilang, seperti yang diidentifikasi Komnas HAM, saat itu.

Megawati yang tersingkir akhirnya membentuk parpol baru, PDI Perjuangan.

2008, giliran PKB yang diterpa persoalan internal. Gus Dur dan Muhaimin Iskandar berhadapan. PKB versi Parung dan versi Ancol ramai di jagad politik Indonesia.

"Ada orang luar yang ingin mengobok-obok PKB. Muhaimin  itu hanya alat," ucap Gus Dur saat itu, 2008.

Beranjak lebih ke belakang, sebelum Gus Dur berhadapan dengan Muhaimin, peristiwa mirip terjadi di PKB. Matori Abdul Jalil berupaya merebut PKB dari Gus Dur. Akhirnya perebutan berujung di pengadilan dan dimenangkan Gus Dur, 2003.

Jejak lainnya menimpa partai berlogo pohon beringin Golkar. Partai tua ini pernah mengalami dualisme kepemimpinan. Aburizal Bakrie Ketum Golkar hasil Munas Bali 2014, versus Agung Laksono Ketum hasil Munas Ancol.

Dualisme kepemimpinan Golkar berakhir dengan Munaslub di Nusa Dua Bali, 2016.

Beralih ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dua kubu berhadap-hadapan, yaitu Suryadharma Ali atau Djan Faridz dengan Romahurmuziy (Romi). Polemik dualisme kepemimpinan akhirnya diserahkan di jalur hukum.

Partai Hanura pun pernah mengalami persoalan yang sama.Di mana Oesman Sapta Odang berseteru dengan Wiranto dan Marsekal Madya (Purn) Daryatmo.

Tak hanya parpol lawas yang mengalami dinamika internal yang kerap juga disebut-sebut adanya pihak ketiga di dalam persengketaan. Parpol baru seperti Partai Berkarya juga mengalaminya.

Baca Juga : Santai Bareng Istri dan Mertua, Penjaga Makam Dihabisi Teman Sendiri

Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto melawan Muchdi PR, mencuat di tahun 2020. Di mana, perebutan kursi Ketum parpol jadi dasar adanya sengketa di Partai Berkarya.

Di tahun 2020, PAN pun pecah menjadi dua kubu. Aksi lempar kursi di Kongres V PAN yang digelar di Sulawesi Tenggara, Februari 2020, terjadi dan ramai jadi pemberitaan.

Dua kubu yang berhadapan adalah kubu Zulkifli Hasan dan kubu Mulfachri Harahap-Hanafi Rais yang didukung oleh sang pendiri PAN Amien Rais.

Hasilnya, Zulkifli Hasan terpilih lagi menjadi Ketum PAN. Kubu yang berseberangan keluar dari PAN dan mendirikan partai baru.

Kini, partai Demokrat yang diuji. Moeldoko dipilih dalam KLB Demokrat menjadi Ketum. AHY dilengserkan. Perseteruan di tubuh Demokrat pun kian memanas di antara dua kubu.

Menarik dan sebagai pembeda dengan parpol lain yang mengalami peristiwa yang sama, di partai Demokrat begitu santernya pihak luar yang bermain dan menjadi Ketum terpilih.

Hal ini juga sempat menjadi pembicaraan panas dari berbagai pihak. Sebut saja pernyataan dari peneliti utama Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani yang menyampaikan, peristiwa di Demokrat merupakan kejadian yang pertama kali di Indonesia.

Mujani bahkan menuliskan, hal itu merupakan kemunduran demokrasi. Pasalnya, pejabat negara (Moeldoko, red) seharusnya melindungi semua partai di era demokrasi seperti saat ini.

"Zaman Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri. kasus PDI misalnya. di era demokrasi sekarang, demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. ironi luar biasa," tulis Mujani lewat akun pribadi twitternya @saiful_mujani, Jumat (5/3/2021) lalu.

Topik
Partai Demokrat kudeta parpol Megawati Soekarnoputri Gus Dur Susilo Bambang Yudhoyono moeldoko

Berita Lainnya