Presiden Joko Widodo (Foto:  Akurat News)
Presiden Joko Widodo (Foto: Akurat News)

Pro kontra atas disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR hingga kini masih terus berlanjut.  Bahkan hari ini Selasa (13/10/2020) demo penolakan UU Cipta Kerja akan kembali digelar oleh sederet organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.  

Terkait penolakan UU Cipta Kerja ini, beberapa pihak pun mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang).  

Baca Juga : Warga Desa Pocong Desak Dewan Paggil PDAM

Namun pendapat berbeda disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi.  Ferdian menilai Jokowi dan DPR bisa menempuh jalan tengah untuk mengakhiri penolakan UU Cipta Kerja.  

Menurut Ferdian, penjelasan Jokowi mengenai UU Cipta Kerja nyatanya tak mengakhiri polemik ini.  Bahkan, anggapan soal sejumlah substansi norma di UU Cipta Kerja sebagai informasi hoaks juga tak mampu membendung narasi penolakan.

Lebih lanjut, mantan wartawan ini memandang bahwa dorongan dan seruan Jokowi agar pihak-pihak yang tak puas dengan keputusan DPR di UU Cipta Kerja bisa menempuh judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukanlah solusi yang tepat.

"Judicial review merupakan mekanisme konstitusional. Namun persoalan yang muncul di UU Cipta Kerja ini adalah persoalan substansial tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembahasan yang dianggap minim," kata Ferdian.

Ferdian pun menilai persoalan ini tak bisa diselesaiakn lewat jalan pintas dengan melalui ruang persidangan MK.   Menurut dia, hal ini harus dikembalikan di parlemen.

Oleh sebab itu, Ferdian mendorong Plpresiden dan DPR untuk mengembalikan ruang perdebatan dan dialektika secara konstitusional antara warga negara dengan negara dengan melakukan legislative review di DPR.

Baca Juga : Alasan Tak Mau Ribet, Ribuan Karyawan PT Tanjung Odi Sumenep Tolak Rapid Test

Melalui mekanisme ini, kata Ferdian, nantinya perubahan sejumlah norma di UU Cipta Kerja akan dilakukan melalui DPR yang dilakukan bersama-sama dengan presiden.

"Pilihan ini adalah langkah moderat sekaligus sebagai koreksi atas pengambilan keputusan terhadap UU Cipta Kerja oleh presiden dan DPR," cetusnya.  

Di sisi lain Ferdian menilai langkah ini jauh lebih kontekstual dan menempatkan rakyat dalam posisi yang terhormat. Lalu perubahan UU Cipta Kerja ini juga sebagai upaya menemukan kembali daulat rakyat di Parlemen.