Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (Foto: Mojok)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (Foto: Mojok)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim resmi menerbitkan kurikulum darurat pandemi covid-19.  

Kurikulum darurat tersebut tertera pada kepmen (keputusan menteri) yang telah diteken Nadiem pada Selasa (4/8/2020). Yakni Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.

Baca Juga : Masih Zona Merah, Wali Kota Dewanti Menegaskan Sekolah Tetap Daring

 

Dilansir melalui situs Kemendikbud, Nadiem mengatakan kurikulum darurat ini merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Namun, ada pengurangan kompetensi dasar di setiap mata pelajaran.  

Kendati demikian, Nadiem tidak mewajibkan seluruh sekolah mengikuti kurikulum darurat tersebut.  "Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan," demikian bunyi salah satu poin lampiran keputusan menteri.  

Terdapat tiga poin yang diberikan untuk tetap menerapkan pendidikan di masa pandemi Covid-19. Pertama, tetap mengacu pada kurikulum nasional. Kedua, menggunakan kurikulum darurat. Ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri

Tak hanya bagi para siswa-siswi. Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi covid-19.  

Berikut isi Kepmen 719/P/2020:

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM KONDISI KHUSUS.

KESATU: Satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang berada pada daerah yang ditetapkan sebagai daerah dalam Kondisi Khusus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi Peserta Didik.

Baca Juga : Banyuwangi Zona Kuning Covid-19, SMA dan SMK Akan Dibuka Bertahap

 

KEDUA: Pelaksanaan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA: Dalam hal penetapan Kondisi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah maka pelaksanaan Kurikulum pada Kondisi Khusus tetap dilanjutkan sampai dengan berakhirnya tahun ajaran.

KEEMPAT: Ketentuan pemenuhan beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu dikecualikan bagi pendidik pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.

KELIMA: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan