Anggota DPRD Jatim Kritik Tata Ruang Kota Batu, Alih Fungsi Lahan Masif Berpotensi Memicu Bencana

JATIMTIMES – Kota Batu kini tengah berada dalam titik nadir keseimbangan ekologi. Masifnya alih fungsi lahan di kawasan hulu, khususnya di Kecamatan Bumiaji, dinilai bukan lagi sekadar isu pembangunan, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan warga di masa depan.

Banyak pihak dari berbagai kalangan terus mengingatkan jika eksploitasi lahan resapan air terus dibiarkan tanpa kendali, risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang bukan tidak mungkin terulang.

Baca Juga : DLH Benahi Skatepark Alun-Alun Kota Malang, Skater Minta Desain Tak Asal demi Keselamatan

Sorotan tersebut datang dari Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Saifudin Zuhri. Ia menilai fenomena cuaca ekstrem yang kerap melanda belakangan ini kian diperparah oleh hilangnya benteng alam di wilayah puncak. Bumiaji, yang secara topografis wilayah inti Kota Batu untuk keberadaan hutan, kini tengah mengalami degradasi fungsi lahan yang dinilai mengkhawatirkan.

"Bumiaji itu ibarat kepala, Kecamatan Batu badannya, dan Junrejo kakinya. Secara logis, jika kepalanya rusak karena hutan beralih fungsi menjadi beton atau lahan pertanian semusim tanpa konservasi, maka seluruh badan hingga kaki akan menanggung dampaknya," tegas Saifudin Zuhri, Minggu (1/2/2026).

Pria yang saat ini menjadi Ketua DPC PDIP Kota Batu itu menerangkan bahwa Isu utama yang menjadi kegelisahan publik adalah lemahnya ketegasan pemerintah dalam menertibkan perubahan peruntukan lahan di wilayah tangkapan air.

Saifudin mendorong Pemkot Batu untuk tidak lagi sekadar melakukan rutinitas administratif, melainkan mengambil langkah konkret dalam pemetaan wilayah rawan bencana dan reboisasi masif sebagai bentuk mitigasi jangka panjang.

Bagi pihaknya, isu lingkungan ini merupakan garis kebijakan partai yang tidak bisa ditawar. Saifudin menegaskan bahwa setiap kader telah diinstruksikan untuk menjaga ruang hijau dan menolak keras konversi hutan untuk kepentingan lain yang mengabaikan aspek keselamatan lingkungan.

Baca Juga : Operasi Keselamatan Semeru 2026 Bergulir di Kota Malang, Polisi  Sentuh Sekolah hingga Kampus

"Kondisi Kota Batu di dataran tinggi membuat isu lingkungan hidup ini sangat krusial. Kita tidak bisa hanya memikirkan keuntungan ekonomi jangka pendek dari alih fungsi lahan sementara risiko nyawa warga menjadi taruhannya akibat banjir bandang," tambahnya.

Ia menyoroti kebijakan tata ruang yang dianggap masih memberi celah bagi ekspansi pembangunan di wilayah sensitif. Penyelamatan lingkungan di Bumiaji kini menjadi harga mati agar siklus bencana yang menghantui Kota Batu bisa diputus.

"Tanpa adanya kebijakan yang berpihak pada pelestarian wilayah hulu, keindahan Kota Batu sebagai kota wisata hanya akan terancam oleh bencana yang dibuat oleh tangan manusia sendiri," tutup dia.