Israel Serang Gaza, Puguh DPRD Jatim Minta Kaji Ulang Kebijakan Gabung Board of Peace

JATIMTIMES - Israel kembali melancarkan serangan hingga menewaskan lebih dari 30 warga Gaza pada akhir Januari 2026. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Puguh Wiji Pamungkas buka suara terkait kejadian tersebut. 

Ia mengecam serangan itu, sambil menyinggung keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump. Puguh menilai serangan Israel ke Gaza merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap perjanjian genjatan senjata.

Baca Juga : Harga Jual Meningkat, Garam Tunnel Berpotensi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Malang

"Peristiwa ini sudah bisa diprediksi karena memang Israel terkenal dengan tabiat khianatnya atas kesepakatan dengan siapapun itu. Padahal beberapa waktu lalu hampir sebagian besar PBB mengecam tindakan genosida Israel di Palestina dan semuanya sepakat untuk gencatan  senjata," ungkap Puguh, Senin (2/2/2026).

Puguh pun mempertanyakan, kenapa Indonesia terburu-buru memutuskan menjadi member Board of Peace dengan harga tiket yang begitu mahal. Dengan bergabung dengan Board of Peace, Indonesia juga akan membayar iuran yang cukup fantastis sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,82 triliun.

Puguh menyebut, harga tiket itu sebenarnya bisa digunakan untuk pemulihan dan pembangunan daerah bencana ataupun program pengentasan kemiskinan yang masih belum merata. "Apakah ini pilihan tepat atau justru Indonesia sedang salah arah?" ucap Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu.

Puguh mengingatkan bahwa OKI, Liga Arab, maupun lebih dari 156 anggota PBB telah berulang kali menegaskan dukungan terhadap Palestina sebagai negara merdeka, termasuk melalui prinsip two state solution. 

Ia menilai, sikap negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB yang menolak menjadi anggota Dewan Perdamaian yang dibuat oleh AS, seperti Inggris, Prancis, China, dan Rusia, patut menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan menegaskan hanya bersedia bergabung jika Palestina merdeka benar-benar terwujud dan hak kedaulatan rakyat Palestina dijamin," ungkap legislator Jatim asal Dapil Malang Raya itu.

Puguh menekankan, keputusan partisipasi Indonesia dalam Board of Peace wajib diukur dan dilaksanakan dalam kerangka ketaatan pada konstitusi yang berlaku di Indonesia, yakni UUD NRI 1945, serta tetap konsisten dengan komitmen Indonesia dalam mendukung terwujudnya negara Palestina merdeka.

Baca Juga : Banjir Langganan Sejak 2008, Warga Lowokwaru Kompak Minta Bangunan Serobot Drainase Ditertibkan

"Amanat Pembukaan UUD NRI 1945 alinea pertama untuk mendukung kemerdekaan dan menghapuskan penjajahan di muka bumi, serta alinea keempat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, merupakan landasan fundamental bagi bangsa Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina," tegasnya. 

Ia pun menyoroti besarnya dana iuran, dengan nilai lebih besar dari anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang hanya senilai 250 miliar, atau setara dengan pajak yang dibayar oleh 2 juta penduduk Indonesia kelas menengah.

"Terlebih bangsa kita yang hari sedang berada pada posisi fiskal yang kurang begitu bagus, nilai tukar rupiah belum begitu stabil, pemulihan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan berbagai wilayah lain juga belum selesai," paparnya. 

"Efisiensi anggaran dengan pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) juga sedang terjadi yang sangat berdampak bagi proses pembangunan di daerah. Sehingga mengeluarkan uang 16,82 triliun hanya untuk menjadi member BOP yang ternyata Israel juga melanggarnya, tentu sebuah kebijakan yang perlu dikaji ulang," lanjut Presiden Gemantara Indonesia itu.